Berita Riau

Pemprov Riau Terima 2.059 Proposal Calon Penerima Bantuan Pendidikan, Penerima Harus Masuk dalam BDT

Saat ini berkas usulan nama-nama calon penerima bantuan pendidikan sudah dikirimkan pihak kampus ke Biro Kesra Setdaprov Riau.

Tribun Pekanbaru/Grafis/Didik
Ilustrasi 

Pemprov Riau Terima 2.059 Proposal Calon Penerima Bantuan Pendidikan, Penerima Harus Masuk Dalam BDT

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah Provinsi Riau tahun ini kembali menyalurkan bantuan pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu di Riau.

Saat ini berkas usulan nama-nama calon penerima bantuan pendidikan sudah dikirimkan pihak kampus ke Biro Kesra Setdaprov Riau.

Selanjutnya Pemprov Riau akan mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi faktual dengan langsung turun ke kampus-kampus yang sudah mengajukan berkasnya ke Biro Kesra.

"Penyampaian berkas dari kampus ke biro sudah masuk semua. Nanti kita akan lakukan verifikasi, apakah penerima bantuanini masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI atau tidak," kata Kepala Biro Kesra Masrul Kasmi, Minggu (31/3/2019).

Baca: Cegah Peredaran Narkoba di Kalangan Remaja, Polres Bengkalis Beri Penyuluhan ke Wali dan Siswa SMA

Masrul mengungkapkan, pihaknya sejaub ini sudah menerima sebanyak 2.059 proposal usulan nama-nama calon penerima bantuan pendidikan dari Pemrov Riau. Ribuan proposal tersebut dikirim dari 61 perguruan tinggai yang ada di Provinsi Riau.

"Nanti kita akan turunkan tim di seluruh kampus untuk melakukan verifikasi faktual terhadap berkas-berkas usulan nama penerima bantuan pendidikan yang diajukan oleh masing-masing kampus," imbuhnya.

Verifikasi faktual yang dilakukan ke kampus-kampus oleh tim dari Biro Kesra adalah untuk memastikan bahwa nama-nama calon penerima bantuan pendidikan yang diajukan oleh masing-masing kampus tersebut masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI.

Sebab, kata Masrul banyak mahasiswa yang mengusulkan bantuan pendidikan ini memaksakan dirinya mengajukan proposal sementara yang bersangkutan tidak masuk dalam BDT.

"Sesuai undang-undang kan penerima bantuan itu harus tersentralisasi dalam basis data terpadu," ujarnya.

Baca: Hari Ini Hari Hari Terakhir, Masih Ada 74 Pejabat Pemko Pekanbaru yang Belum Serahkan LHKPN

Halaman
12
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved