Berita Riau

Hanya 38 Persen Anggota Dewan di Riau Lapor Harta Kekayaan, Pekanbaru Termasuk Rendah

Hanya 38 Persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Riau yang melakukan LHKPN

Internet
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berdasarkan data di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 31 Maret hanya 38 Persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Riau yang melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebagaimana data jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi di Riau total semuanya 556 sedangkan yang sudah LHKPN hingga 31 Maret baru 212 orang sedangkan yang belum 344.

"Paling tinggi kepatuhannya DPRD Kota Dumai 100 Persen, sedangkan paling rendah itu Kuansing, Pelalawan dan Rokan Hulu 0 persen, "ujar PIC Korsupgah Wilayah Riau Juned Junaidi kepada Tribunpekanbaru.com Senin (1/4/2019).

Sedangkan Kota Pekanbaru dan Indragiri Hulu Kepatuhan anggota DPRD-nya lapor LHKPN masih dibawah 5 persen.

Sementara itu untuk Bengkalis 36,11 persen, Indragiri Hilir 21,43 persen, Kampar 39 persen, Meranti 25 persen.

Baca: FOTO: Syekh Ali Jaber Beri Tausyiah Pada Tabligh Akbar di Pekanbaru

Baca: Jelang Pemilu Bawaslu Pekanbaru akan Patroli Serangan Fajar

Baca: Bicara di Sarasehan Kebangsaan, Wakil Ketua KPK Soroti 2 Bidang Ini yang Rawan Korupsi

 yang memiliki progres sedikit baik meski belum maksimal DPRD Riau 80 persen, Rohil 86 persen, Siak 97 persen.

Sedangkan untuk Kepatuhan eksekutif di Riau baik itu pejabat di Kabupaten/Kota dan Provinsi di Riau sendiri lebih tinggi dari Legislatif mencapai 76,02 persen dari total wajib LHKPN 2006 atau yang susah LHKPN 1.525 sedangkan yang belum 481 pejabat.

"Untuk eksekutif perhari ini 76,02 persen. Daerah yang sudah 100 persen pejabatnya LHKPN yakni Pemprov Riau, Inhu, Rohil dan Dumai, "ujar Juned Junaidi.

Sedangkan partisipasi LHKPN terendah ternyata pejabat di Kota Pekanbaru dan Kuantan Singingi dimana masih dibawah 34 persen pejabat lapor LHKPN. Kemudian Meranti masih 56 persen, Bengkalis 63 persen.

Selain itu yang belum 100 persen lainnya Inhil 73 persen, Kampar 77 persen, Pelalawan 80,09 persen, Rohul 93 persen, Siak 98 persen.

"Pekanbaru dan Kuantan Singingi LHKPN terendah, "ujarnya.

Saat ditanya untuk sanksi bagi pejabat atau penyelenggara negara yang tidak patuh LHKPN tersebut, menurut Juned Junaidi tergantung kebijakan dari Kepala Daerah masing-masing yang berikan sanksi.

" Tergantung pengaturan di peraturan kepala daerahnya, bisa tidak di bayarkan TPP nya, tunda kenaikan pangkat, atau lainnya, "ujar Juned Junaidi.

(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved