Pengurus KONI Banyak Diisi Pejabat dan Mantan Pejabat, Separuhnya Tak Aktif

tribunpekanbaru.com - Mulai 1 April lalu, KONI Riau memberlakukan sanksi bagi pengurusnya yang sering bolos tidak masuk kantor. Sanksi berupa pemotongan honor bulanan.

Jumlah pengurus KONI Riau periode ini di bawah pimpinan Emrizal Pakis adalah 65 orang. Namun setelah dilantik beberapa tahun lalu, hingga saat ini lebih dari setengahnya tidak aktif.

Pemerhati olahraga Riau, Nasrul, menyebut persoalan kepengurusan KONI Riau ini sebenarnya tidak mengherankan.

"Siapapun pengurusnya, mau pejabat, legislator, atau pihak lainnya, apa sebenarnya tujuan mereka ingin jadi pengurus. Apakah ingin mengabdi atau hanya prestise saja," kata Nasrul, Selasa (9/4).

Lebih ironis, tambah Nasrul, keberadaan para pengurus itu seharusnya bisa membuat anggaran dan kondisi olahraga di Riau lebih maju. Namun saat ini, kondisi anggaran selalu dikeluhkan Ketua KONI Riau, Emrizal Pakis, karena minim. Sedangkan pengurus yang kebanyakan pejabat, tak bisa memberi solusi untuk membantu.

Apalagi untuk persiapan PON Papua, tentunya KONI butuh banyak anggaran. Jumlah dana KONI di APBD tahun ini yang Rp20 miliar, diakui ketua KONI tidak cukup untuk persiapan Porwil dan Kejurnas Pra PON tahun ini.

"Kita tahu, banyak pejabat dan mantan pejabat jadi pengurus KONI. Baik kepala dinas/bagian, anggota DPRD, dan orang dekat lingkaran gubernur. Idealnya KONI tak mengeluh anggaran karena ada pengurusnya sebagai perpanjangan tangan untuk minta anggaran. Tapi nyatanya tidak demikian. Ini yang kita sayangkan," sebut Nasrul.

Karena kondisi ini, Nasrul minta agar ada kesadaran pengurus KONI yang tidak aktif untuk mengukur diri. Jangan hanya mau jadi pengurus saja, apalagi jika hanya mengharapkan honor bulanan namun tidak mau bekerja layaknya pengurus KONI.

"Apalagi kita mau turun di Porwil, Pra PON, dan finalnya di PON Papua. Perlu pengurus yang benar-benar mau mengabdi. Bukan hanya mengharapkan honor," tuturnya.

Mengenai sanksi pemotongan honor bulanan yang akan diterapkan ketua KONI, Nasrul sepakat. Namun sanksi benar-benar diterapkan, tidak hanya gertak sambal. "Intinya sanksi itu kan untuk evaluasi bagi kepengurusan," sebutnya.

Ketua KONI Riau, Emrizal Pakis, sebelumnya mengatakan, KONI kini menerapkan kedisiplinan melalui absen sidik jari bagi pengurus dan pegawai. Bagi yang tidak absen lebih sepekan, akan diberikan sanksi pemotongan honor, yang berlaku bagi semua pengurus dan pegawai KONI Riau.

Pantauan Tribun di sekretariat KONI Riau, dari 65 pengurus hanya 30-40 persen saja yang hadir selama ini. Namun saat pencairan honor pengurus atau kegiatan penting, baru tampak banyak pengurus yang hadir di kantor KONI Riau. (saf)