Breaking News:

Pilpres 2019

Bawaslu Riau Akan Minta Bantuan Pemerintah Daerah untuk Menertibkan APK Pada Masa Tenang

Selain minta bantuan Pemda untuk menertibkan APK, Bawaslu Riau mengajak peserta pemilu untuk ikut menertibkan sendiri.

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: CandraDani
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dibantu aparat Satpol PP Provinsi Riau dan petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menggelar penertiban alat peraga kampanye (APK) yang menggunakan billboard berbayar di Jalan Sudirman Pekanbaru, Senin (21/1/2019).  (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau akan meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tenang. Selain itu pihaknya juga mengajak peserta pemilu untuk ikut menertibkan sendiri.

"Kita akan tertibkan nanti, cuma sebelum kami turun kami minta ditertibkan sendiri oleh partai politik dan Caleg, "ujar Komisioner Bawaslu Riau Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Neil Antariksa kepada Tribunpekanbaru.com Rabu (10/4).

Diakui Neil untuk penertiban tersebut pihaknya akan kewalahan, karena dari segi jumlah juga sangat banyak begitu juga tingkat kesulitan dalam menertibkan APK. Karena dibutuhkan peralatan yang lengkap juga.

Baca: Bawaslu Riau Ingatkan Pemilik APK Bandel Jerat UU Pemilu

Baca: VIDEO: Bawaslu Riau Gelar Apel Kesiagaan Pengawas Pemilu 2019

"Kita kewalahan juga nanti. Makanya kita akan minta bantuan pemerintah minta bantu peralatan dan personil untuk penertiban, "ujarhya.

Memasuki masa tenang nanti Bawaslu juga akan menyurati seluruh peserta Pemilu agar menertibkan sendiri APK nya, nunggu biasanya selalu yang menertibkan adalah petugas Bawaslu dan Pemerintah.

"Biasanya diserahkan ke kami juga yang menertibkan walaupun disurati, pengalaman sebelumnya, "ujar Neil Antariksa.

Sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau Rusidi Rusdan mengancam pemilik Alat Peraga Kampanye (APK) bandel menyalahi aturan dijerat dengan UU Pemilu. Untuk itu ia menghimbau kepada para partai dan Caleg untuk patuh aturan.

Baca: Minta Masyarakat Tak Resah, Bawaslu Riau akan Fokus Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hal ini dikatakan Rusidi Rusdan mengingat tingkah laku Caleg setelah APK ditertibkan langsung dipasang lagi, terutama pada titik Bilboard berbayar yang dilarang.

Sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir Bawaslu sangat rutin melakukan penertiban APK namun begitu diturunkan, para Caleg langsung memasang lagi di titik Bilboard berbayar tersebut.

"Memang kita kesulitan juga sekarang ini, karena sanksinya ringan hanya diturunkan saja, sehingga mereka (Caleg) tidak ada efek jeranya, "ujar Rusidi Rusdan.

Untuk itu lanjut Rusidi Rusdan kedepan pihaknya tidak ada toleransi lagi, akan menerapkan UU Pemilu terutama pada saat memasuki masa tenang yang mana tidak dibenarkan lagi terpasang APK.

Baca: Alat Peraga Kampanye CALEG PDI Perjuangan Tidak Pakai Photo Jokowi, Kordias: Caleg Tak Paham Partai

"Kalau masa tenang masih ada yang pasang baliho kami akan tegas, dijerat UU Pemilu, karena memasang diluar jadwal kampanye, sanksiny maksimal 2 tahun penjara dan denda, "ujarnya.

Makanya Bawaslu menghimbau kepada partai politik dan peserta pemilu lainnya untuk perhatikan APK masing-masing dan ikut menertibkan ketika memasuki masa tenang.

" Kami himbau agar patuh aturan, kami akan tegas, sebelum masa tenang nanti kami sudah layangkan surat ke partai, "ujar Rusidi Rusdan.(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved