Pilpres 2019

Bawaslu Riau Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Pengubah Perolehan Suara

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengimbau pengawas pemilu se-Riau agar memastikan berita acara

.
Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan saat memantau penghitungan suara 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Banyak persoalan yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan Pemilu 2019. 

Diantaranya adanya permainan mengubah, menghilangkan bahkan mengotak - atik atau perolehan suara partai maupun Caleg.

Untuk itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengimbau ke seluruh jajaran pengawas pemilu se-Riau agar memastikan berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara tidak diubah ubah.

Hari ini, 4 (empat) hari Pasca Pencoblosan dalam pemilihan umum serentak Tahun 2019.

Sejumlah masyarakat meminta kepada Bawaslu Provinsi Riau khususnya, untuk melakukan pengawasan terkait hasil dan rekap pemungutan suara yang berasal dari TPS.

Baca: Gudang KPU Pesisir Selatan Sumbar Terbakar, Ada Surat Suara yang Belum Direkap Tak Bisa Diselamatkan

Baca: Bupati Dahlan Nasution Mengundurkan Diri Gara-gara Prabowo Menang di Madina, Ini Kata Mendagri

Baca: Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Sule Jadi Tak Enak Hati dan Bereaksi dengan Cara Ini

Gejala ini terlihat dari alotnya Pleno rekakapitilasi di tingkat PPK dan banyaknya kecemasan dari caleg.

Rusidi Rusdan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas melalui Group jejaring (Whatsapp) Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan hasil pemungutan dan perhitungan dan rekapitulasi suara tidak berubah dari tiap TPS diwilayahnya.

Rusidi mengutip Pasal 505 Undang-undang No.7 Tahun 2017, yang menegaskan kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun.

Rusidi juga menambahkan bahwa pada Pasal 504 UU No.7 Tahun 2017, menekankan kepada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

"Dilihat dari 2 pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun, termasuk penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya) yang merusak, menghilangkan, bahkan merubah hasil perhitungan suara dari TPS, akan dipidana dengan pidana paling lama 1 Tahun dan denda Rp 12.00 00.00," tegas Rusidi.

Intruksi ini, menurut Rusidi agar Pengawas, Penyelenggara, dan Peserta Pemilu benar-benar menjaga amanat rakyat Indonesia demi menciptanya pemilu yang jujur, bersih, dan adil. (*)

(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Temukan kami di Facebook dan Instagram

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved