Siak

JPU Hadirkan 5 Saksi, Sidang Kasus Dugaan Pemalsuan SK Menhut Libatkan PT DSI dan Eks Kadishutbun

Sidang lanjutan perkara pemalsuan SK Menhut nomor 17/Kpts.II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) digelar Selasa (30/4/2019)

JPU Hadirkan 5 Saksi, Sidang Kasus Dugaan Pemalsuan SK Menhut Libatkan PT DSI dan Eks Kadishutbun
TRIBUNPEKANBARU/MAYONAL PUTRA
Saksi fakta Jimmy dihadirkan pada sidang lanjutan perkara pemalsuan SK Menhut nomor 17/Kpts.II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan, Selasa (30/4/2019) di ruang sidang utama PN Siak. 

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Sidang lanjutan perkara pemalsuan SK Menhut nomor 17/Kpts.II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) digelar Selasa (30/4/2019) di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Siak. JPU menghadirkan saksi fakta Jimmy dan 4 saksi lainnya.

Empat saksi lainnya adalah Direktur PT Karya Dayun, Dasrin Nasution, warga Dayun Nainggolan, pemilik awal lahan M Yusuf dan Hasri Saili.

Sementara dua terdakwa, Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi dan eks Kabag Pertanahan /Kadishutbun Siak Teten Effendi juga hadir didampingi Penasihat Hukum (PH), Yusril Sabri dan kawan-kawan.

Sidang dibuka hakim ketua Roza El Afrina didampingi 2 hakim anggota Risca Fajarwati dan Selo Tantular, sementara tim JPU Herlina Samosir Cs.

Saksi Fakta Jimmy mendapat giliran pertama memberikan kesaksiannya pada sidang tersebut.

Dalam sidang itu, Jimmy secara lugas menyebut alasanya melaporkan PT DSI karena Izin Lokasi (Inlok) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT DSI tidak benar sehingga merugikannya.

"Lahan yang saya miliki saya serahkan ke PT Karya Dayun untuk pengelolaan perkebunan. Bersama dengan warga lain, ada 1.300 Ha lahan yang diserahkan, namun akan diambil alih PT
DSI karena dianggap masuk ke izin mereka," kata Jimmy.

Padahal, izin PKH PT DSI tahun 1998 sebelumya sudah 3 kali diberi peringatan oleh Kemenhut.

Pada Diktum ke 9 Kemenhut dikatakan, apabila selama 1 tahun izin pelepasan yang tidak digarap maka batal dengan sendirinya.

"Karena saya tahu itu dari perkara perdata sebelumnya. Karena saya tahu ini, saya pelajari, ternyata pengurusan suratnya tak benar. Kita dapat alat bukti, sudah pernah surat peringatan dari Kemenhut, karena pt itu tidak melaksanakan kewajiban dan diktumnya," kata Jimmy.

Halaman
1234
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved