Breaking News:

Pelalawan

Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara & Denda, Dugaan Tindak Pidana Pemilu oleh PPK Pangkalan Kuras Riau

tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan PPK Pangkalan Kuras bisa dijerat dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 532 junto

Penulis: johanes | Editor: CandraDani
(Tribunpelalawan.com/Johannes Tanjung)
Caleg Partai PAN dari Dapil IV Pangkalan Kuras-Pangkalan Lesung mendatangi kantor Bawaslu Pelalawan untuk melaporkan kecurangan yang diduga dilakukan oknum PPK Pangkalan Kuras Senin (29/4/2019) 

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI- Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakhumdu) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan mulai besok, Kamis (2/4/2019), terkait dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras.

Gakhumdu yang melibatkan unsur Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan akan memanggil para pelapor terlebih dahulu dan diperiksa mengenai pengaduaannya.

Kemudian dilanjutkan pemanggilan saksi-saksi yang ada seperti petugas TPS, saksi, pengawas, hingga penyelenggara lainnya.

Jika sudah selesai barulah kemudian Gakhumdu memeriksa terlapor yakni Ketua PPK Pangkalan Kuras dan para anggotanya.

Baca: Setelah Golkar, Gerindra, dan PDIP, Kini Giliran Caleg PAN Laporkan PPK Pangkalan Kuras ke Bawaslu

Baca: Klarifikasi Laporan Caleg, Bawaslu Pelalawan Riau Jadwalkan Pemanggilan PPK Pangkalan Kuras

"Ada empat laporan yang kita proses dan semuanya terlapor yakni PPK Pangkalan Kuras. Arahnya sudah ke dugaan tindak pidana pemilu," tutur Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pelalawan, Nanang Wartono Wardoyo SH MH kepada Tribunpelalawan.com, Rabu (1/5/2019).

Nanang menjelaskan, tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan PPK Pangkalan Kuras bisa dijerat dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 532 junto pasal 554.

Pasal 532 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana penjara paling lama 4 tahun serta didenda Rp 48 juta.

Menurut Nanang, penyertaan pasal 554 lantaran terlapor dalam permasalahan ini adalah penyelenggara pemilu. Sehingga ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari pasal 532 tersebut.

Baca: Giliran Caleg PDI P Laporkan Dugan Kecurangan PPK Pangkalan Kuras ke Bawaslu Pelalawan Riau

"Jadi ancaman hukumannya sampai 5 tahun jika pelakunya oknum penyelenggara dengan denda tetap Rp 48 juta," tukas Nanang. (Tribunpelalawan.com/Johannes Wowor Tanjung)‎

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved