Pemilu 2019

Sidang Lanjutan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Caleg PKB, Kuasa Hukum Nilai Perkara sudah Kadaluarsa

Sidang lanjutan dugaan tindak pidana Pemilu 2019 oleh Calon Legislatif (Caleg) PKB, Kuasa Hukum nilai perkara sudah kadaluarsa

Sidang Lanjutan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Caleg PKB, Kuasa Hukum Nilai Perkara sudah Kadaluarsa
Tribun Pekanbaru/Muhammad Natsir
Sidang Lanjutan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Caleg PKB, Kuasa Hukum Nilai Perkara sudah Kadaluarsa 

Sidang Lanjutan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Caleg PKB, Kuasa Hukum Nilai Perkara sudah Kadaluarsa

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Sidang lanjutan dugaan tindak pidana Pemilu 2019 oleh Calon Legislatif (Caleg) PKB, Kuasa Hukum nilai perkara sudah kadaluarsa.

Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis kembali melanjutkan sidang tindak pidana pemilu Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kepulauan Meranti berinisial HA dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sidang lanjutan hari Jumat (3/5) siang memasuki sidang pembacaan nota Pembelaan atau pledoi yang disampaikan kuasa hukumnya Aziun Asyaari.

Baca: KPK Tetapkan WALIKOTA Dumai Zulkifli Adnan Singkah TERSANGKA Kasus Korupsi, LAMR Dumai akan Rapat

Baca: WALIKOTA Dumai TERSANGKA Korupsi, Mantan Wakil Walikota Dumai Sunaryo PRIHATIN dan Doakan Zul AS

Baca: KPK Tetapkan WALIKOTA Dumai Zul AS TERSANGKA Korupsi, Wakil Walikota Masih BUNGKAM, Rumah Dinas Sepi

Sidang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Annisa Sitawati didampingi dua Hakim anggota Wimmi D Simarmata dan Mohd Rizky Musmar.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Meranti diwakili Jaksa Tohodo Naro.

Dalam pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum HA, Aziun Asyaari menyampaikan dihadapan majelis hakim, bahwa perkara tersebut sudah kadaluarsa melebihi dari 14 hari dimana batas waktu penyidikannya.

Selain itu rekaman sebagai barang bukti diperoleh pada perkara ini juga diperoleh secara ilegal.

"Soal dilaporkan melakukan kampanye, juga tidak terpenuhi, lantaran acara tersebut sebatas silaturahmi di lokasi Dapilnya, karena terdakwa masih sebagai anggota DPRD Meranti," tambah Aziun.

Berdasarkan fakta persidangan yang dirangkum Kuasa Hukum HA ini, pihaknya meminta majelis hakim untuk membebaskan klien dari segara tuntutan JPU, serta mengembalikan nama baik terhadap terdakwa dan untuk biaya perkara dibebankan ke Negara.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved