Pemilu 2019

CALEG Terpilih Tidak Laporkan Harta Terancam Tak Dilantik, Kampanye GOLKAR Habiskan Rp 2.6 Miliar

Calon Legislatif atau Caleg terpilih tidak laporkan harta terancam tak dilantik, Parpol di Riau lapor dana kampanye, Golkar habiskan Rp 2.6 miliar

CALEG Terpilih Tidak Laporkan Harta Terancam Tak Dilantik, Kampanye GOLKAR Habiskan Rp 2.6 Miliar
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
CALEG Terpilih Tidak Laporkan Harta Terancam Tak Dilantik, Kampanye GOLKAR Habiskan Rp 2.6 Miliar 

CALEG Terpilih Tidak Laporkan Harta Terancam Tak Dilantik, GOLKAR Habiskan Rp 2.6 Miliar untuk Kampanye

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Calon Legislatif atau Caleg terpilih tidak laporkan harta terancam tak dilantik, Parpol di Riau lapor dana kampanye akhir dan sedang diaudit, Golkar habiskan Rp 2.6 miliar untuk kampanye.

Sebagai komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi dan transparansi penyelenggara negara, maka Caleg terpilih di Pemilu 2019 wajib membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dilantik.

Bila tidak taat melaporkan LHKPN sebelum masa pelantikan, maka Caleg terpilih bisa ditunda pelantikannya.

Baca: Pleno HITUNG ULANG Suara Pemilu 2019 di Mandau Riau, Sisa 43 TPS yang Dihitung Target Rabu Selesai

Baca: HATI-HATI! Tim Subdit V Cyber Polda Riau Berantas Kejahatan di DUNIA MAYA, Tangani Kasus Pidana ITE

Baca: MASJID Ar Rahman di Riau BERUSIA 123 Tahun, Bahan Bangunannya dari SINGAPURA, Dibangun Tukang China

Demikian dikatakan Komisioner KPU Riau Divisi Hukum Firdaus, menurutnya sebuah keharusan bagi anggota DPRD terpilih untuk melakukan LHKPN.

"LHKPN wajib sebelum dilantik, begitu ada penetapan dari KPU penetapan calon terpilih maka harus segera dibuat LHKPN, kalau tidak juga maka terancam tidak dilantik," ujar Firdaus kepada Tribunpekanbaru.com Selasa (14/5).

Menurut Firdaus sebagai penyelenggara negara dalam hal ini DPRD wajib untuk melaporkan harta kekayaan apalagi nantinya setelah adanya keputusan dari MK.

"Waktunya madih cukup, setelah putusan MK dan penetapan KPU sebelum proses dilantik," ujarnya.

Firdaus juga mengingatkan aturan ini bukan isapan jempol belaka, karena akan tegas terhadap anggota DPRD terpilih yang tidak lapor LHKPN tersebut.

"Kalau tidak urus LHKPN tidak dilantik," ujar Firdaus.

Halaman
123
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved