Pelalawan

Jadwal Cuti Lebaran Telah Ditetapkan, BKP2D Pelalawan Riau Terbitkan Surat Edaran

Total libur bersama pada Hari Raya Idul Fitri mencapai 11 hari yang dimulai tanggal 30 Mei sampai 9 Juni mendatang.

Jadwal Cuti Lebaran Telah Ditetapkan, BKP2D Pelalawan Riau Terbitkan Surat Edaran
TRIBUNPEKANBARU/JOHANNES TANJUNG
Bupati Pelalawan, HM Harris 

Jadwal Cuti Lebaran Telah Ditetapkan, BKP2D Pelalawan Riau Terbitkan Surat Edaran

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Pemerintah pusat telah menetapkan jadwal cuti Lebaran tahun 2019.

Total libur bersama pada Hari Raya Idul Fitri mencapai 11 hari yang dimulai tanggal 30 Mei sampai 9 Juni mendatang.

Menanggapi penetapan cuti Lebaran itu, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKP2D) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sedang menyusun surat edaran sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) tersebut.

Edaran akan ditandatangani langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris.

"Kita sedang menyusun edarannya dan secepatnya kita usulkan kepada pak bupati. Ini sebagai turunan dari penetapan pemerintah pusat," ungkap Sekretaris BKP2D Pelalawan, Rinto, kepada tribunpelalawan.com, Rabu (15/5/2019).

Baca: Waspada Cacar Monyet, Dinkes Pekanbaru Terus Lakukan Pengawasan ke Puskesmas

Rinto menjelaskan, untuk jadwal cuti Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan sama persis dengan yang ditetapkan secara nasional, tidak lebih atau tak dikurangi.

Edaran dari bupati hanya untuk penekanan saja agar seluruh ASN mematuhi penetapan tersebut.

Sekaligus mengingatkan untuk tidak menambah libur setelah jadwal cuti bersama dan harus masuk kerja pada tanggal 10 Juni mendatang.

"Jika sudah ditandatangani pak bupati, dalam minggu ini akan kita edarkan," tambahnya.

Dikatakannya, penekanan yang harus disoroti yakni larangan bagi ASN untuk memperpanjang libur tanpa alasan yang jelas.

Baca: Siaran Langsung PSS Sleman Vs Arema FC Liga 1 2019 Malam Ini LIVE Indosiar Pukul 20.30 WIB (video)

Tentu ada sanksi yang disiapkan BKP2D bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta honorer yang tak mematuhi edaran tersebut.

"Seperti biasa kita akan mendata siapa saja pegawai yang tak hadir pada hari pertama kerja. Sanksinya sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbu). Semua pegawa sudah paham itu," tegasnya. (Tribunpelalawan.com/Johannes Wowor Tanjung)

Saksikan juga berita video menarik Tribun Pekanbaru dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved