Bengkalis

KRONOLOGI Lengkap Penggeledahan Kantor BUPATI BENGKALIS oleh Petugas KPK Terkait Proyek Jalan

Kronologi lengkap penggeledahan Kantor Bupati Bengkalis Riau oleh Petugas KPK terkait proyek jalan yang sudah bergulir sejak tahun 2016

KRONOLOGI Lengkap Penggeledahan Kantor BUPATI BENGKALIS oleh Petugas KPK Terkait Proyek Jalan
Tribun Pekanbaru/Muhammad Natsir
KRONOLOGI Lengkap Penggeledahan Kantor BUPATI BENGKALIS oleh Petugas KPK Terkait Proyek Jalan 

Di antaranyan kantor Bupati Bengkalis, Kediaman dinas Bengkalis dan Kantor PU Bengkalis.

"Ada tiga aktivitas pengeledahan yang kita lakukan hari ini di Bengkalis. Di antaranya di Kantor dan Pendopo Bupati, serta kantor dinas PU disana," ungkap Febri.

Menurut dia sejauh ini pengeledahan yang dilakukan mengamankan sejumlah dokumen dokumen terkait anggaran proyek jalan di Bengkalis.

Namun febri tidak menjelaskan secara detail dokumen proyek jalan mana yang diamankan pihaknya hanya menjelaskan masih dalam pengembangan.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat Daerah (Setda) Bengkalis Muhammad Fadli saat dikonfirmasi terkait pengeledahan sejumlah ruangan di Kantor Bupati Bengkalis melalui Pesan singkat WA mengatakan belum bisa memberi keterangan terkait hal ini.

Baca: BANDINGKAN Hasil Real Count Pilpres 2019 Antara KPU vs BPN, KPU=Jokowi Menang BPN=Prabowo MENANG

Baca: TERUNGKAP Fakta-fakta Kemenangan PRABOWO 62 Persen dari Vlog Vasco Ruseimy, Real Data No Clean Data

Baca: HASIL Real Count PILPRES 2019 Situng KPU, Data dari 189.976 TPS Belum TERINPUT, Basis PRABOWOkah?

Baca: BPN vs KPU Soal REAL COUNT Pilpres 2019, BPN-Prabowo MENANG 62 Persen, KPU-Jokowi Menang 56 Persen

Baca: HASIL Real Count Pilpres 2019 BPN vs KPU, BPN-PRABOWO Menang 62 Persen, KPU-JOKOWI Menang 56 Persen

"Maaf belum bisa pak," jawabnya singkat.

Begitu juga Bupati Bengkalis Amril Mukminin, sampai saat ini belum bisa dihubungi.

Informasi diterima tribun Bupati Bengkalis bersama rombongan dikabarkan melaksanakan safari Ramadan di Pulau Rupat.

Diduga Masih Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih

Penggeledahan Kantor Bupati Bengkalis ini diduga masih terkait kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin ikut terseret-seret dalam kasus ini.

Jauh sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggelah rumah dinas Amril Mukminin pada 1 Juni 2018 silam.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika itu menyatakan dari lokasi penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis Amril Mukminin ditemukan uang sekitar Rp 1,9 miliar.

Menurut Febri, penggeledahan itu merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut.

Penggeledahan juga beberapa kali dilakukan penyidik KPK selain di rumah dinas dan kantor Bupati Bengkalis.

Di antaranya menggeledah rumah mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan rumah tersangka Muhammad Nasir di Pekanbaru.

Di Bengkalis, penyidik KPK juga menggeledah Kantor Dinas PU, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kantor LPSE, dan rumah milik saksi Hurry Agustianri.

Selanjutnya, di Kota Dumai KPK menggeledah rumah saksi, yaitu Hermanto sebagai subkontraktor, dan penyegelan ruangan di rumah dinas Sekda Kota Dumai.

Di Pulau Rupat penggeledahan juga dilakukan di Kantor PT MRC dan rumah atau kantor saksi Hasyim sebagai subkontraktor.

Dalam perkembangan kasus ini KPK juga meminta Imigrasi melakukan pencegahan kepada Amril Mukminin untuk bepergian ke luar negeri pada akhir September 2018.

Pencegahan kepada Amril ketika itu berdurasi 6 bulan.

Dalam surat pencegahan itu dijelaskan, bahwa Bupati Bengkalis dilarang ke luar negeri untuk memenuhi penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang, Bengkalis.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2013-2015.

Mereka adalah Kadis PU Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015 Muhammad Nasir yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

Keduanya diduga secara sah telah melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek jalan di Bengkalis.

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 80 miliar.

Dalam perjalanan kasus, KPK telah melimpahkan berkas perkara kasus ini ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (11/4/2019).

Ini artinya, perkara dengan tersangka M Nasir dan Hobby Siregar ini akan segera disidangkan.

Panitera Muda (Pamud) Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rosdiana, mengatakan, selanjutnya berkas akan diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bambang Myanto.

sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Roy Riyadi, menyatakan, pihaknya siap menyidangkan kedua tersangka.

Dalam persidangan nanti, pihaknya akan mengerahkan sebanyak 6 orang JPU.

"Kita turunkan 6 JPU untuk persidangan nanti," terang Roy, Kamis.

Untuk diketahui, dalam penyidikan perkara ini, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Mulai dari Amril Mukminin, Direktur PT Liwaus Sabena, Hendri Sukardi, pemilik PT Everest Internasional, Romi Robindi Lie, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang aktif maupun sudah tidak aktif lagi.

Amril Mukminin telah beberapa kali diperiksa.

Kasus Proyek Jalan MY Bergulir Sejak 2016

Proyek peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih merupakan satu diantara enam proyek peningkatan jalan denhan pengerjaan tahun jamak pada masa kepemimpinan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

Dikerjakan oleh PT Mawatindo dengan anggaran Rp528 miliar melalui APBD Bengkalis.

Enam proyek jalan di Bengkalis lainnya yang dilaksanakan masa pemerintahan Herliyan Saleh diantaranya pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis dengan nilai Rp 430 miliar dikerjakan BUMN PT Wijaya Karya, Jalan Lingkar Pulau Rupat dilaksanakan oleh PT Mawatindo dengan anggaran Rp 528 miliar, Jalan Poros Bukitbatu-Siakkecil Rp 378 miliar perusahaan pelaksana kegiatan PT Artha Niaga, Jalan Lingkar Duri Barat Rp 369 miliar dikerjakan PT Widya Sapta Colas, Jalan Lingkar Duri Timur dilaksanakan PT Nindya Karya Rp 235 miliar.

Nilai keenam proyek tersebut mencapai Rp 2,4 teriliun lebih.

Pihak pemerintah saat itu mengklaim pembangunan seluruhnya telah terealisasi Rp 1 teriliun lebih.

Namun dari realisasi pembangunan tersebut diragukan sejumlah pihak serta pengerjaan jalan yang dibagun kualitasnya juga di ragukan.

Dugaan adanya penyimpangan dalam pembangunan MY tersebut mulai diendus oleh KPK pada November tahun 2016 lalu.

Saat itu tim dari KPK melakukan aktifitas di Polres Bengkalis, (11/11/2016).

Tim yang KPK melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis Muhammad Nasir di salah satu ruangan di Polres Bengkalis.

Kedatangan KPK saat itu melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi proyek Multiyear Bengkalis pada masa Nasir menjadi Kadis PU Bengkalis.

Namun usai penyidikan saat itu pihak KPK enggan berkomentar banyak.

Setelah pemeriksaan KPK diakhir November 2016 lalu sempat tak terdengar lagi hasil penyelidikan KPK terhadap kasus yang menjerat Muhammad Nasir ini.

Namun pada pertengahan tahun 2017 kasus tersebut kembali mencuat setelah Nasir mengetahui dirinya dicekal untuk berpergian keluar negeri.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang saat ini menjabat Sekretaris Kota Dumai gagal menunaikan ibadah haji pada Agustus 2016.

Kegagalan keberangkatan Muhammad Nasir ini terjadi setelah parspor miliknya mendapat pencekalan dari Imigrasi.

Sekda Kota Dumai ini, baru mengetahui pencekalan ini saat dirinya berada di kota Batam, sebelum terbang ke Madinah dengan rombongan Jamaah Calon Haji kota Dumai di Embarkasi Batam.

Pencekalan terhadap Muhammad Nasir dilakukan pihak Imigrasi atas permintaan Komisi Pememberantasan Korupsi (KPK) dimana saat itu status Nasir sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ternyata kasus proyek multiyear ini sudah beralih status menjadi penyidikan.

Selang beberapa hari pencekalan terhadap Sekda Dumai ini, KPK kembali mendatangi Bengkalis dengan melakukan penggeledahan di beberapa titik, Selasa (8/8/2017) tahun lalu.

Diantaranya pengeledahan dilakukan di kantor bupati Bengkalis serta kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkalis.

Penggeledahan KPK di kantor PUPR Bengkalis saat itu berlangsung selama 12 jam.

Dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 02.30 WIB, selama pengeledahan tersebut kantor PUPR dijaga ketat pihak Kepolisian.

Usai pengeledahan KPK membawa empat box kontener plastik serta satu koper dengan isi berkas dari Dinas PUPR Bengkalis.

Pada bulan Maret 2018 lalu, KPK kembali mendatangi Bengkalis dengan dalih kembali mencari dokumen untuk melengkapi berkas penyidikan kasus proyek peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih.

Kali ini pengeledahan KPK dilakukan di kantor DPRD Bengkalis

Sejumlah empat di periksa KPK saat itu termasuk ruangan Ketua DPRD Bengkalis.

Dalam waktu bersamaan KPK juga kembali melakukan penggeledahan di Dinas PUPR Bengkalis. Serta menyita kembali beberapa dokumen yang dibutuhkan.

Beberapa bulan setelah pengeledahan tersebut KPK kembali bertamu ke Bengkalis.

Dalihnya masih upaya pelengkapan dokumen dan data terkait dugaan korupsi peningkatan Jalan Pulau Rupat pada anggaran Multiyear 2013-2015 KPK melakukan penggeledahan di kediaman dinas Bupati Bengkalis.

Peengeledahan saat itu berlangsung selama sepuluh jam, jumat (1/6/2018) malam.

Dalam pengeledahan kali ini melibatkan Sebanyak 12 orang anggota Petugas KPK, saat keluar dari kediaman Bupati Bengkalis mereka sejumlah tas dan koper.

Dari pengeledahan di lokasi tersebut ditemukan uang sekitar Rp1,9 miliar rupiah.

Pihak KPK sedang mendalami lebih lanjut keterkaitannya uang yang ditemukan dengan kasus yang di tangani.

Saat ini uang yang diamankan di kediaman Bupati Bengkalis masih di tahan KPK.

Sementara Bupati Bengkalis masih berstatus saksi terkait temuan uang di kediamannya.

KRONOLOGI Lengkap Penggeledahan Kantor BUPATI BENGKALIS Riau oleh Petugas KPK Terkait Proyek Jalan. (Tribunpekanbaru.com/Muhammad Natsir)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved