Kuantan Singingi

Rendahnya Kepatuhan Pejabat Kuansing Riau Serahkan LKHPN ke KPK

Kepatuhan pejabat di Pemkab Kuansing Riau dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sangat rendah.

Rendahnya Kepatuhan Pejabat Kuansing Riau Serahkan LKHPN ke KPK
Internet
Ilustrasi 

KPK sejatinya memberikan batas waktu hingga 31 Maret lalu dalam pelaporan LHKPN. Setelah 31 Maret memang penyerahan LHKPN masih bisa namun pejabat yang bersangkutan akan dikenai sanksi.

Seperti berita sebelumnya, bupati Kuansing Mursini sendiri hingga Rabu (15/5/2019) belum menyerahkan LHKPN.

Periode April lalu sang bupati mencoba menyerahkan LHKPN, namun ditolak sistem KPK. Namun saat ini, sistem KPK sudah bisa menerima laporan LHKPN sang bupati. Sayangnya, sang bupati hingga kini belum melaporkan lagi.

Wakil bupati H Halim, kata Sudarisman, sudah melaporkan LHKPN ke KPK sekitar pekan kedua April lalu. Bila merujuk waktu tersebut, H Halim tidak patuh dalam pelapor LHKPN sebab melaporkan saat batas waktu habis.

Sekda Kuansing Dianto Mampanini juga sudah melaporkan LHKPN. Sudarisman mengatakan sang Sekda menyerahkan LHKPN sekitar pekan kedua April lalu. Merujuk waktu penyerahan, ini sudah melawati batas waktu yang sudah ditentukan KPK.

Baca: Jadwal Cuti Lebaran Telah Ditetapkan, BKP2D Pelalawan Riau Terbitkan Surat Edaran

Dalam LHKPN ini, KPK hanya melaksanakan perintah Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam Pasal 4 Perkom 7/2016 itu, penyerahan LHKPN dilakukan saat awal dilantik sebagai penyelenggara negara, saat pensiun, ataupun dilantik kembali di masa jabatan berikut.

Kemudian, pada pasal 5 diatur soal penyerahan LHKPN secara periodik tiap tahun selama si penyelenggara negara menjabat dengan batas penyerahan paling lambat 31 Maret.

Bila hingga batas waktu yang sudah ditentukan tak juga melaporkan LKHPN, maka sanksi menanti. (Tribunpekanbaru.com/Palti Siahaan)

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved