Pelalawan

Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu, Ini Ancaman Hukuman Bagi Ketua PPK di Pelalawan Riau

Proses penyidikan di korps Bhayangkara akan memakan waktu selama 14 hari kerja dalam melengkapi berkas perkara.

Istimewa
Ketua PPK Pangkalan Kuras Sugeng (batik hitam) diperiksa tim Gakhumdu Pelalawan, Selasa (7/5/2019). 

Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu, Ini Ancaman Hukuman Bagi Ketua PPK di Pelalawan Riau

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Sentra Gakhumdu Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Ketua PPK Pangkalan Kuras nonaktif, Sugeng, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemilu tahun 2019.

Setelah perkara ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan hasil pertemuan kedua atau SG2 Gakhumdu, Rabu (15/5/2019) lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pelalawan, Mubrur S.Pi, menyebutkan setelah perkara dugaan tindak pidana akan dilimpahkan ke Penegakan Hukum (Gakhum) Polres Pelalawan.

Baca: Ketua PPK Pangkalan Kuras Riau Ditetapkan Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu 2019

Baca: Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kasus Pidana Pemilu PPK Pangkalan Kuras Riau, Penyidik Lengkapi Bukti

Proses penyidikan di korps Bhayangkara akan memakan waktu selama 14 hari kerja dalam melengkapi berkas perkara.

"Kemudian baru dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan dan waktunya cuman tiga hari disana, sesuai dengan aturan," beber Mubrur kepada tribunpelalawan.com, Kamis (16/5/2019).

Baca: Napi Cewek Biang Rusuh Rutan Siak Terancam Pindah ke Nusakambangan, Ini 7 Fakta Angker Nusakambangan

Penetapan tersangka kepada Sugeng setelah penyidik menemuka dua alat bukti selama penyelidikan. Berdasarkan pemeriksaan pelapor, saksi-saksi, terlapor, serta para ahli.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pelalawan, Nanang Wartono Wardoyo SH MH menyatakan, tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan PPK Pangkalan Kuras bisa dijerat dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 532 junto pasal 554.

Pasal 532 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana penjara paling lama 4 tahun serta didenda Rp 48 juta.

Menurut Nanang, penyertaan pasal 554 lantaran terlapor dalam permasalahan ini adalah penyelenggara pemilu. Sehingga ancaman hukumanny ditambah 1/3 dari pasal 532 tersebut.

"Jadi ancaman hukumannya sampai 5 tahun jika pelakunya oknum penyelenggara dengan denda tetap Rp 48 juta," tukas Nanang. (Tribunpelalawan.com/Johannes Wowor Tanjung)

Saksikan juga berita video menarik Tribun Pekanbaru dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu, Ini Ancaman Hukuman Bagi Ketua PPK di Pelalawan Riau

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved