Bawaslu Riau Catat Berbagai Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau mengatakan dalam catatan mereka banyak oknum penyelenggara pemilu di Bumi Lancang Kuning diduga bermasalah.

Bawaslu Riau Catat Berbagai Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu 2019
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Pemilu 2019 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau mengatakan dalam catatan mereka banyak oknum penyelenggara pemilu di Bumi Lancang Kuning diduga bermasalah.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya data yang diduga oknum penyelenggara bermain.

Di antaranya oknum Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) ada 14 orang, kemudian KPPS ada 8 orang, sehingga pelaksanaan pemilu di mata publik dianggap tidak sesuai dengan motto penyelenggara sendiri yakni melayani.

"Catatan kami panitia penyelenggara banyak bermasalah. Ada juga PPK dan Panwascam terlibat Penggelembungan suara, ada 14 orang oknum PPK terlibat dan anggota KPPS juga, "ujar Rusidi Rusdan kepada Tribun Minggu (19/5/2019).

Menurut Rusidi Rusdan pihaknya sudah membuat 80 rekomendasi terkait pelanggaran yang dilakukan penyelenggara di lapangan.

Menurutnya kondisi ini memperburuk citra penyelenggara dan pengawas.

"Kami ditingkat Provinsi selalu kordinasi, hanya saja pelaksana ditingkat PPK dan KPU Kabupaten dan Kota tidak berjalan dengan baik, " ujar Rusidi.

Tidak hanya itu persoalan yang menjadi catatan Bawaslu Riau, salah Input Data di Situng KPU juga disayangkan Rusidi Rusdan, karena tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu terutama salah Input untuk pasangan nomor urut 02.

"Kenapa KPU tidak pernah melaporkan ke kami salah Input. Kenapa tidak diumumkan semuanya ke kami, dan hanya kesalahan input merugikan 02 saja. Kami yang disalahkan juga oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Riau, Gema Wahyu Adinata mengatakan saat ini tidak hanya petugas penyelenggara yang di hadapkan dengan proses indikasi pidana, melainkan ada beberapa pengawas.

Di antaranya Panwascam di Pelalawan dan Panwascam di Inhu, dua-duanya diduga bersekongkol dengan Penyelenggara pemilu yang saat ini sedang diproses penyidikan.

"Kemudian Panwascam di Bengkalis juga ada melanggar administrasi merekomendasikan PSU tanpa kordinasi dengan Bawaslu Riau," ungkap Gema.

Lebih lanjut Gema menegaskan jika berbagai persoalan itu akan segera dibuktikan melalui proses penyelidikan yang kini sedang berlangsung di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).(*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved