Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Lakukan Money Politics Usai Naikkan Gaji ANS/PNS, Begini Keputusannya

Senin, 20 Mei 2019 20:32

KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Lakukan Money Politics Usai Naikkan Gaji ANS/PNS - Eggi Sudjana datang menemui massa aksi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Kamis (9/5/2019) siang.

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Lakukan Money Politics Usai Naikkan Gaji ANS/PNS, Begini Keputusannya

TRIBUNPEKANBARU.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak dua laporan dugaan kecurangan pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diajukan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Dalam sidang pembacaan putusan pendahuluan di Jakarta, Senin (20/5), Bawaslu menyebut laporan pertama atas nama Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, terhadap pasangan calon Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, "tidak dapat diterima".

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, yang membacakan dokumen putusan, menyebut bukti laporan yang dimasukkan pelapor "hanya berupa printout berita online yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif."

Seraya mengutip Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Ratna Dewi mengatakan bukti printout berita tidak bisa berdiri sendiri.

"Dengan hanya memasukkan bukti berupa printout berita online dalam pelanggaran admistratif pemilu yang terjadi secara terstuktur, sistematis, dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat dalam ketentuan perundang-undangan," papar Ratna Dewi.

Baca: Kantor KPU RI Dijaga Ketat Jelang Pengumuman Hasil Rekapitulasi Pemilu 22 Mei 2019

Baca: KPU Riau Tuntaskan PLENO Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional, PRABOWO Tetap Menang

Baca: Lowongan Kerja BUMN Semen Indonesia Group, Cek Syaratnya, Pendaftaran Online Sampai 22 Mei 2019

'Money politics'

Pada pembacaan putusan pendahuluan berikutnya, atas nama Dian Islamiwati Fatwa yang juga anggota BPN Prabowo-Sandiaga, Bawaslu pun menolak laporan dugaan pelanggaran kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dian menuding pasangan Jokowi-Ma'ruf melanggar Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dimana Paslon dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Jokowi, menurut Dian, melanggar pasal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) no 15 tahun 2019 tentang kenaikan gaji aparatur sipil negara.

Langkah itu dinilai Dian sebagai "money politics".

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2 3 4