Pileg 2019

KASUS Ijazah Palsu Calon DPD RI Asal Riau Dihentikan, Jon Erizal Raih Suara DPR RI Tertinggi di Riau

Kasus ijazah palsu yang menjerat calon DPD RI asal Riau dihentikan Gakkumdu, Jon Erizal raih suara DPR RI rertinggi di Riau

KASUS Ijazah Palsu Calon DPD RI Asal Riau Dihentikan, Jon Erizal Raih Suara DPR RI Tertinggi di Riau
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
KASUS Ijazah Palsu Calon DPD RI Asal Riau Dihentikan, Jon Erizal Raih Suara DPR RI Tertinggi di Riau 

KASUS Ijazah Palsu Calon DPD RI Asal Riau Dihentikan, Jon Erizal Raih Suara DPR RI Tertinggi di Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kasus ijazah palsu yang menjerat calon DPD RI asal Riau dihentikan Gakkumdu, Jon Erizal raih suara DPR RI tertinggi di Riau dalam Pileg 2019.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau bersama unsur Gakkumdu akhirnya Senin (20/5/2019) memutuskan tidak melanjutkan proses hukum terhadap calon anggota DPD RI yang dilaporkan dugaan penggunaan Ijazah palsu dalam proses Pileg 2019.

Gakkumdu memutuskan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana Pemilu 2019.

Baca: KPU Riau Tuntaskan PLENO Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional, PRABOWO Tetap Menang

Baca: HUKUM Ghibah di MEDSOS di Siang Bulan Ramadhan, Ini Penjelasan Ustadzah Cantik Nella Lucky dari Riau

Baca: HASIL Real Count Pilpres 2019 Situng KPU di KALIMANTAN, Jokowi Kuasai 4 Provinsi PRABOWO Hanya Satu

"Kami sudah bermusyawarah bersama 3 unsur Gakkumdu sepakat unsur pasal 520 terutama pada unsur ijazah palsu tidak terpenuhi, sehingga kami hentikan," ujar Komisioner Bawaslu Riau Gema Wahyu Adinata kepada Tribunpekanbaru.com Senin (20/5/2019).

Setelah dilakukan klarifikasi dan proses pengumpulan barang bukti di lapangan, maka ijazah yang dimaksudkan sebelumnya disebut palsu itu dikeluarkan oleh kampus Universitas Timbul Nusantara (Utira) yang memiliki izin dari kementerian.

"Gakkumdu juga sudah melakukan klarifikasi ke LLDIKTI Kopertis 3 di Jakarta untuk mempertanyakan izin universitas tersebut," ujar Gema Wahyu Adinata.

Adapun soal proses kuliah yang diduga tidak sesuai prosedur itu bukanlah delik pidana pemilu sebagaimana dimaksud pasal 520.

"Akan tetapi Gakkumdu juga mengklarifikasi proses pindah kuliah yang bersangkutan dengan mendatangi FH UIR," ujar Gema Wahyu.

Dalam proses klarifikasi ke kampus, pihak UIR mengakui yang bersangkutan pernah kuliah disana lalu pindah yang dibuktikan dengan surat pindah yang dikekuarkan UIR pada tahun 2011.

Halaman
1234
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved