Siak

Bupati Siak Alfedri Tandatangani Komitmen Bersama Terkait Pengaduan Pelayanan Publik

Kabupaten Siak bersama 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, menandatangani Komitmen Bersama untuk Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Pengaduan.

Bupati Siak Alfedri Tandatangani Komitmen Bersama Terkait Pengaduan Pelayanan Publik
istimewa
Bupati Siak Alfedri 

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Kabupaten Siak bersama 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, menandatangani Komitmen Bersama untuk Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Pengaduan di Provinsi Riau, Selasa (21/5/2019) di Pekanbaru.

Kegiatan yang digagas Ombudsman RI Perwakilan Riau itu disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau Edi Natar Nasution.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Kegiatan itu dilaksanakan dalam acara Sosialisasi Tentang optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Provinsi Riau.

Alfedri mengatakan optimalisasi pelayanan publik menjadi agenda utama pemerintah. Karena itu bentuk pengelolaan pengaduan dan aspirasi dari masyarakat menjadi penting.

"Kita ikut tandatangan tadi demi menjalankan amanah untuk pelayanan publik," kata Alfedri.

Menurutnya, bentuk komitmen tersebut merupakan langkah untuk mengitegrasikan pengelolaan pelayanan publik.

Dari tiap-tiap daerah pada sistem SP4N melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Ombudsman RI.

"Dengan sistem ini masyarakat bisa turut memantau atau mengapresiasi kinerja pemerintah terutama dalam pelayanan publik melalui website lapor.go.id, sms ke nomor 1708," jelas Alfedri.

Menurut dia, salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Hal tersebut merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

"Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik," harapnya. (Tribunsiak.com/mayonal putra)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved