Pemilu 2019

Tokoh Adat di RIAU Ajak Tolak PEOPLE POWER, Polres Kepulauan Meranti Kirim 21 Sabhara ke Jakarta

Tokoh adat di Kepulauan Meranti Riau ajak masyarakat tolak people power, Polres Kepulauan Meranti kirim 21 sabhara ke Jakarta

Tokoh Adat di RIAU Ajak Tolak PEOPLE POWER, Polres Kepulauan Meranti Kirim 21 Sabhara ke Jakarta
Tribun Pekanbaru/Dodi Vladimir
Tokoh Adat di RIAU Ajak Tolak PEOPLE POWER, Polres Kepulauan Meranti Kirim 21 Sabhara ke Jakarta 

Tokoh Adat Ajak Masyarakat Tolak People Power, Polres Kepulauan Meranti Kirim 21 Sabhara ke Jakarta

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUANMERANTI - Tokoh adat di Kepulauan Meranti Riau ajak masyarakat tolak people power, Polres Kepulauan Meranti kirim 21 sabhara ke Jakarta.

Tokoh masyarakat Kepulauan Meranti bahkan menyerukan gerakan Pemilu damai dan menghimbau semua pihak untuk patuh terhadap konstitusi dan tidak terprovokasi mengikuti "people power".

Ketua LAMR Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti Ahmad Yudha mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dan jangan sampai terpecah belah dengan adanya isu-isu yang sedang beredar saat ini. 

Baca: HASIL AKHIR Pileg 2019 di Riau, PKS Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Pengumuman KPU Menunggu

Baca: JOKOWI Komentar Soal Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2019, Netizens : Menang Dibantu KECURANGAN

Baca: PRABOWO-Sandi Bertemu Kwik Kian Gie, BPN Ajukan GUGATAN Hasil Pilpres 2019 ke MK Bawa Bukti Curang

Baca: SANDIAGA UNO : Perjuangan Belum BERAKHIR, Prabowo-Sandi akan BERJUANG hingga Titik Darah Penghabisan

"Marilah kita bersama-sama menolak dilaksanakannya People Power atau pengerahan massa dalam rangka menolak hasil rekapitulasi suara di KPU Pusat nantinya. Jangan sesama kita yang beda pilihan dan beda pendapat menjauh dari persaudaraan," ungkapnya Rabu (22/5/2019).

Dia mengatakan bahwa proses pelaksanaan Pemilu 2019 di Kepulauan Meranti sudah berjalan dengan aman, adil dan transparan sesuai dengan prosedur yang ada.

Gerakan people power, menurutnya, tidak mencerminkan Pemilu 2019 yang taat hukum, tetapi malah menciptakan adu domba, dan berimbas perpecahan di masyarakat umum.

Dirinya mengatakan, jika memang menemukan dugaan kecurangan, menurutnya bisa melaporkan ke Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atau menempuh jalur sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

"Semuanya sudah dilakukan terbuka. Kalau tidak percaya dengan MK, silakan diawasi. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk tidak menerima mekanisme yang ada," ujarnya

Menurutnya, people power hanyalah ketakutan yang diciptakan oleh para elit, sementara yang terkena dampaknya adalah masyarakat biasa.

Baca: HASIL AKHIR Pilpres 2019 Berdasarkan Rekapitulasi Suara KPU RI, Jokowi MENANG dan Prabowo KALAH

Baca: BEDA dengan Real Count Situng KPU, Ini HASIL Rekapitulasi Suara Pilpres 2019 untuk 34 Provinsi

Baca: HASIL Rekapitulasi Suara 34 Provinsi Pilpres 2019, Jokowi MENANG dan Prabowo KALAH, Ini Datanya

Halaman
123
Penulis: Teddy Tarigan
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved