Kepulauan Meranti

Warga Yang Pindah Cukup Bermodal KTP, Pemkab Meranti Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tahun 2019

Perpres No. 96 Tahun 2018 ini menyebutkan Penduduk Indonesia yang ingin pindah domisili kini tak perlu lagi surat pengantar dari RT/RW

Warga Yang Pindah Cukup Bermodal KTP, Pemkab Meranti Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tahun 2019
istimewa
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meranti menggelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan tahun 2019 bertempat di Aula Dinas Sosial Meranti, Jalan Dorak, Rabu (22/5/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meranti menggelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan tahun 2019 bertempat di Aula Dinas Sosial Meranti, Jalan Dorak, Rabu (22/5/2019).

Hadir dalam acara itu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Drs. Asroruddin, Kepala Dinas Kependudukan Meranti Drs. Hariyandi, Ketua PMI Meranti dr. Misri dan puluhan peserta yang berasal dari instansi terkait.

Dalam kegiatan ini juga dikemas dengan penandatanganan kerjasama antara Kadisdukcapil Meranti Drs. Hariyandi dengan Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Komisariat Meranti dr. Misri disaksikan Sekda Meranti H. Yulian Norwis SE MM, dalam bidang pelayanan kesehatan anak khusus pemegang kartu Kartu Identitas Anak (KIA).

Manfaat bagi anak anak yang mengantongi KIA akan mendapat pelayanan kesehatan yang lebih murah.

Baca: Waspada Ayam Dipotong Tak Sesuai Syariat, Masyarakat Meranti Riau Diimbau Tak Belanja di Lapak Ini

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 96 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kependudukan dimana salah satu bunyinya menyebutkan Penduduk Indonesia yang ingin pindah domisili kini tak perlu lagi surat pengantar dari RT/RW.

Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik sebagai syaratnya. Aturan baru ini dalam rangka mempersingkat birokrasi masyarakat dalam mengurus kepindahan. Perpres tersebut merupakan subtitusi dari Perpres 25 Tahun 2008.

Namun meski Perpres tersebut telah dikeluarkan, menurut Kepala Disdukcapil Meranti Hariyandi dalam penyelenggaraanya tidak sesederhana yang difikirkan dimana diperlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

Untuk mengantisipasi hal itu Diadukcapil Meranti menggelar sosialisasi dengan melibatkan seluruh Dinas terkait yang bersinggungan langsung dengan masalah pelayanan kependudukan seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, Kemenag dan lainnya sehingga tercipta kesepakatan dalam hal pelayanan.

Baca: Dana Desa Tahap I di Kepulauan Meranti Sudah Terlaksana Penuh

Dicontohkan Hariyandi, Dinas Kesehatan berkaitan dengan permintaan data kependudukan untuk pelayanan masyarakat dibidang kesehatan, Kemenag dibidang pengurusan buku nikah, Dinas Sosial dalam pendataan PKH dan lainnya.

"Semoga dengan digelarnya sosialisasi ini ditemukan kesepakatan bersama sehingga tugas negera dalam melayani masyarakat khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik dan lancar," ucap Kadisduk Meranti.

Halaman
12
Penulis: Teddy Tarigan
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved