Pemilu 2019

BAWASLU Nilai Banyak Hak Pemilih TIDAK Terakomodir di Riau, Hentikan Dugaan Money Politic Caleg

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Riau nilai banyak hak pemilih tidak terakomodir di Riau, hentikan kasus dugaan money politic Caleg Demokrat

BAWASLU Nilai Banyak Hak Pemilih TIDAK Terakomodir di Riau, Hentikan Dugaan Money Politic Caleg
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
BAWASLU Nilai Banyak Hak Pemilih TIDAK Terakomodir di Riau, Hentikan Dugaan Money Politic Caleg 

BAWASLU Nilai Banyak Hak Pemilih TIDAK Terakomodir di Riau, Hentikan Dugaan Money Politic Caleg

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Riau nilai banyak hak pemilih tidak terakomodir di Riau, hentikan kasus dugaan money politic Caleg Demokrat.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan mengatakan meskipun capaian partisipasi pemilih meningkat di Riau, namun dari pengawasan di lapangan masih banyak hak pemilih yang tidak terakomodir pada Pemilu 2019.

Ini terutama pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang datang ke TPS hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dan surat keterangan (suket).

Baca: Pengumuman HASIL Pemilu 2019 di Inhil Riau Menunggu Instruksi Pusat, Golkar Jadi Pemenang Pileg 2019

Baca: Politisi PPP Riau Minta Pemerintah Evaluasi Pembatasan Medsos, Masyarakat dan UMKM Banyak Dirugikan

Baca: LAM Riau KECAM Aksi Kerusuhan di Jakarta yang Menciderai Aksi Damai, Perusuh Menangguk di Air Keruh

Baca: PANGGILAN Akrab Almarhum Ustadz Arifin Ilham kepada Gubri Syamsuar, Ada Anak Menangis Minta Salaman

Baca: KISAH Pelarian Bayu Kabur Saat TAHANAN RUSUH di Rutan Siak Riau, Dua Hari BERJALAN KAKI Tanpa Makan

Bahkan untuk di Riau jumlahnya sangat banyak pada Pemilu 2019.

"Hak pemilih banyak tidak diakomodir misalnya DPK, harusnya kan ini bisa diakomodir karena mereka juga punya hak konstitusi yang sama," ujar Rusidi Rusdan kepada Tribunpekanbaru.com Kamis (23/5/2019).

Rusidi Rusdan mengatakan Bawaslu berbeda pandangan dengan KPU soal pemilih untuk Daftar Pemilih Khusus, KPU berpandangan DPK bisa dilayani selagi masih tersedia surat suara di TPS.

"KPU berprinsip sepanjang surat suara masih tersedia di TPS, jika tidak tersedia maka tidak bisa lagi mencoblos di TPS bersangkutan," ujar Rusidi Rusdan.

Namun jika pandangan Bawaslu selagi masih punya hak pilih dan memiliki KTP Elektronik sebagaimana syarat utama memilih, maka harus dijamin hak Konstitusi untuk memilih.

"Pengertiannya tidak ada disitu disebut surat suara ada di TPS. Namun tersedia dimanapun harus dijamin hak mereka," ujar Rusidi Rusdan.

Halaman
123
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved