Pemerintah Melanggar Undang-undang, AJI Desak Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

Pemerintah Melanggar Undang-undang, AJI Desak Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

Pemerintah Melanggar Undang-undang, AJI Desak Cabut Pembatasan Akses Media Sosial
Tribun Kaltim
Pemerintah Melanggar Undang-undang, AJI Desak Cabut Pembatasan Akses Media Sosial 

Pemerintah Melanggar Undang-undang, AJI Desak Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

TRIBUNPEKANBARU.COM- Kritikan terus bermunculan pada pemerintah Indonesia yang meberlakukan pembatasan akses untuk media sosial.

Pembatasan tersebut sudah merugikan 150 juta pengguna medsos di Indonesia kata Roy Suryo.

Bahkan Pemerintah menurutnya lebay dengan membatasi akses medsos tersebut.

Terbaru, Aliansi Jurnalis Independen ( AJI) mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial.

AJI menilai langkah pemerintah tersebut tidak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Baca: Medsos Dibatasi Pemerintah, Netizen Manfaatkan VPN, Ketahuilah Ternyata Begini Cara Kerjanya

Baca: Pembatasan Penggunaan Medsos, Roy Suryo Nilai Pemerintah Lebay, 150 Juta Pengguna jadi Korban

Baca: Facebook, IG dan Whatsapp Down di Wilayah-wilayah Ini, Menkominfo Batasi Medsos

Selain itu, langkah pemerintah juga tak sesuai Pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. 

"Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun, kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar," kata Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/5/2019).

Abdul Manan menegaskan, AJI menolak segala macam provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian yang bisa tersebar di media sosial.

Sebab, provokasi tersebut bisa memicu dan memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi.

Halaman
1234
Editor: Budi Rahmat
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved