Pekanbaru

Walikota Pekanbaru Terbitkan Surat Edaran Agar ASN dan Pejabat Tidak Terima Gratifikasi

Ada 8 poin dalam surat edaran tertanggal 21 Mei 2019,di antaranya melarang para ASN dan penyelenggaran negara menerima gratifikasi dalam bentuk apapun

Walikota Pekanbaru Terbitkan Surat Edaran Agar ASN dan Pejabat Tidak Terima Gratifikasi
Internet
ILUSTRASI SUAP 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menegaskan bahwa para Apatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
Bahkan Walikota Pekanbaru sudah menerbitkan surat edaran nomor : 700/Inspektorat/448 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan tahun 2019.

Surat edaran ini menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

"Jadi saya tegaskan para ASN dan pejabat di pemerintah kota jangn sampai terima gratifikasi pada momen lebaran ini," tegasnya kepada Tribun, Kamis (23/5/2019).

Menurutnya, ada delapan poin dalam surat edaran tertanggal 21 Mei 2019.

Baca: ASN Pemko Pekanbaru Mulai Libur Lebaran pada 30 Mei 2019

Poin tersebut di antaranya melarang para ASN dan penyelenggaran negara menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun

Poin lainnya yakni para ASN atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi harus melaporkannya ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.

Proses pelaporan bisa dilakukan secara online lewat laman www.kpk.go.id atau bisa menghubungi layanan informasi KPK lewat call centre 198.

Surat edaran itu juga melarang permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh ASN ke pihak lain.

Mereka yang menerima gratifikasi berupa makanan bisa menyerahkannya ke panti sosial atau mereka yang membutuhkan.

Pemerintah kota melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca: Pemko Pekanbaru Tidak Anggarkan THR Untuk Tenaga Honor :Tergantung Kebijakan Setiap OPD

Satu di antaranya tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.

Fasilitas dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Para ASN atau penyelenggara wajib menolak gratifikasi dari siapa saja.

Pemangku kepentingan juga diimbau untuk tidak memberi gratifikasi ASN atau penyelenggara.

Pelaku usaha juga diimbau untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada ASN atau penyelenggara negara. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)

Penulis: Fernando
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved