Jaksa Tahan 2 Tersangka Baru Kasus SPJ Fiktif Proyek Cetak Sawah

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Pelalawan tahan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan,

Jaksa Tahan 2 Tersangka Baru Kasus SPJ Fiktif Proyek Cetak Sawah
Kejari Pelalawan
Penahanan dua tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah Distan Pelalawan tahun 2012, Kamis (23/5/2019) sore lalu. Seorang PNS dan pensiunan langsung dibawa ke Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALANKERINCI - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Pelalawan tahan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Kamis (23/5/2019).

Keduanya tersandung kasus dugaan korupsi cetak sawah 2012 di Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan. Proyek senilai Rp 1 miliar tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani (Poktan) Bina Permai, untuk membangun sawah baru kepada masyarakat.

Kini keduanya dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Ia adalah Muhammad Yunus SP yang masih berstatus PNS dan tersangka Sutrisno, seorang pensiunan.

"Kedua tersangka ditahan penyidik untuk mempermudah proses penyidikan sekaligus melengkapi berkas perkara," ujar Kepala Kejari Pelalawan, Nophy T South SH MH, melalui Kasi Intel Praden Simanjuntak SH, Jumat (24/5/2019).

Dalam kasus rasuah ini, tersangka Yunus berperan sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Sedangkan tersangka Sutrisno merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek cetak sawah yang juga mantan Kepala UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Teluk Meranti.

Dari hasil penyidikan yang berlangsung, tersangka Yunus diduga telah menerima uang sebesar Rp 185 juta dari Ketua Poktan, Jumaling, terpidana dalam kasus serupa, untuk membeli Sarana Produksi (Saprodi) pertanian sebagaimana tertera pada Rencana Usaha Kelompok (RUKK).

Namun kenyataannya saprodi tidak pernah dibeli oleh Yunus meski dana telah dicairkan.

Bahkan tersangka melampirkan bukti-bukti pendukung yang fiktif dalam Laporan Pertanggjawaban (LPJ).

Kemudian menandatangani surat pernyataan seolah-olah proyek cetak sawah itu telah diselesaikan dengan baik dan dapat dikelolah. Atas tindakan kedua tersangka, negara dirugikan ratusan juta rupiah.

"Padahal anggaran itu dibagi-bagi para pihak termasuk tersangka Sutrisno dan dua terpidana lainnya. Padahal proyek tidak selesai dikerjakan meskipun anggaran sudah dicairkan 100 persen," tambahnya. (joe)

Penulis: johanes
Editor: kasri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved