Pilpres 2019

Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Sengketa Pilpres '3 Kejahatan Jadi Satu'

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi

Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Sengketa Pilpres '3 Kejahatan Jadi Satu'
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Sengketa Pilpres '3 Kejahatan Jadi Satu'

TRIBUNPEKANBARU.COM - Usai kalah suara di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pendaftaran gugatan pasangan Prabowo-Sandi dilakukan oleh tim kuasa hukumnya yang diwakili Bambang Widjojanto Jumat (24/5/2019) sekitar pukul 22.47 WIB.

Bambang Widjojanto juga didampingi oleh sejumlah petinggi BPN saat mendaftarkan gugatan.
Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) kubu 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menyebut bahwa sengketa pilpres tahun ini bukanlah kasus biasa.

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber di saluran Youtube Macan Idealis, milik Jubir BPN Vasco Ruseimy, Sabtu (25/5/2019).

Bambang menduga bahwa kejahatan yang ditemukan kubunya, ada 3 kejahatan yang menjadi satu.

"Bagian yang pertama adalah saya lihat, kalau memang kedaulatan rakyat ini tidak diwujudkan padahal ini menjadi tiang penting kehidupan bernegara, maka sebenarnya telah terjadi kejahatan konstitusional yang disebut sebagai inkonstitusional," ungkapnya.

Ia menduga bahwa ada indikasi penyalagunaan kewenangan oleh kekuasaan.

Baca: Respon Jokowi Soal Bagi-bagi Jatah Menteri,Wacana Zaken Kabinet, Hingga Isu Sandiaga Uno Dapat Jatah

Baca: 8 Pengacara Prabowo-Sandi Melawan 56 Pengacara Jokowi-Maruf dan KPU di Mahkamah Konstitusi

Baca: Cara Laporkan Berita Hoax atau Info Bohong ke Kominfo, Silahkan Download Aplikasi Aduan Konten Ini

"Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran ini dimanifestasikan penyalahgunaan kemenangan yang dimiliki oleh kekuasaan," ungkap Bambang.

"Yang menyebabkan proses keberadaan dan kedaulatan itu menjadi terhampas dan dirampok."

"Maka penggunaan kewenangan yang menyebabkan kecurangan-kecurangan yang terjadi ini bagian bukan korupsi biasa, jadi kepentingan politik, jadi seluruh otoritas dipakai untuk kepentingan politik di dalam proses electionitu."

Halaman
1234
Editor: Muhammad Ridho
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved