Kepulauan Meranti

Pemkab Meranti akan Bina Pengusaha Nakal Terkait Temuan Makanan Mengandung Boraks di Pasar Ramadan

Disdagprinkop Kepulauan Meranti mengatakan akan memonitoring kembali pengusaha makanan di Kepulauan Meranti untuk dilakukan pembinaan.

Pemkab Meranti akan Bina Pengusaha Nakal Terkait Temuan Makanan Mengandung Boraks di Pasar Ramadan
istimewa
Uji sampel bahan makanan oleh BBPOM Pekanbaru di Kepulauan Meranti Jumat (24/5/2019) yang lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM (Disdagprinkop) Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti hasil temuan penggunaan bahan berbahaya di bazar Ramadan Kepulauan Meranti yang dipusatkan di jalan A. Yani, Selatpanjang.

Sebelumnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Pekanbaru melakukan sidak di sana dan menemukan dua sampling yang positif mengandung boraks dari tiga puluhan sampling yang diambil dari pedagang yang menjajakan takjil di sana.

Kabid Perdagangan Disdagprinkop Kepulauan Meranti Ade Suhartian mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan dinas kesehatan untuk melakukan pembinaan.

Hal ini dikatakannya karena untuk pengawasan terhadap bahan pangan tetap menjadi wewenang Pemerintah provinsi.

"Kegiatan bazar ini memang dari dinas perdagangan. Kalau untuk pengawasannya lebih kepada provinsi," ungkapnya Minggu (26/5/2019)

Baca: Sidak di Pasar Tradisional di Meranti, BBPOM Pekanbaru Temukan Mie Tiaw Mengandung Boraks

Baca: BBPOM Pekanbaru Temukan Boraks Dalam Mie Basah Saat Sidak Jajanan Takjil Pasar Ramadhan

Dirinya mengatakan akan memonitoring kembali pengusaha makanan di Kepulauan Meranti untuk dilakukan pembinaan.

"Kalau untuk pembinaannya kita akan coba bekerjasama dengan dinas kesehatan, untuk membina pengusaha-pengusaha yang nakal, kita pasti akan tindak lanjuti itu," ujar Ade.

Dirinya memastikan bahwa izin dari pengusaha nakal yang memakai bahan tambahan makanan berbahaya tidak memiliki izin.

"Kalau seperti itu tidak, itu biasanya lebih cenderung produksi rumah tangga," ujarnya.

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM (Disdagprinkop) Kepualauan Meranti menambahkan bahwa untuk pengawasan bahan makanan di Kepulauan Meranti masih menjadi wewenang pemerintha provinsi.

Halaman
12
Penulis: Teddy Tarigan
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved