Tak Merasa Menggugat, Namun Gugatan PKB Riau Tercatat di MK

DPW PKB Riau tak merasa menggugat hasil pemilu 2019. Namun di MK, ternyata ada gugatan atas nama PKB Riau.

Tak Merasa Menggugat, Namun Gugatan PKB Riau Tercatat di MK
istimewa
Gugatan dari PKB Riau tercantum di situs Mahkamah Konstitusi RI. Sementara pengurus PKB Riau merasa tidak mengajukan gugatan.

tribunpekanbaru.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Riau merasa kaget ketika ada daftar gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), melalui daftar gugatan yang ada di KPU RI. Sementara PKB sendiri merasa tidak ada menyampaikan gugatan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Riau, Abdul Wahid mengatakan, PKB di Riau menerima semua hasil pemilu baik kabupaten, kota, provinsi, maupun untuk nasional. "Tidak ada kami menyampaikan gugatan, kami sudah menerima hasil, "ujar Abdul Wahid kepada Tribun kemarin.

Saat diperlihatkan daftar di situs resmi KPU RI, Abdul Wahid kaget karena tanpa sepengetahuan dia laporan tersebut ada di MK. "Saya malah tidak tahu ada laporan, jadi ini tidak sepengetahuan saya, saya akan selidiki dulu," ujarnya.

Berdasarkan data di website KPU RI, saat ini ada tujuh partai politik (parpol) di Riau yang mengajukan gugatan hasil pemilu di Riau ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, gugatan itu masih dalam tahap perbaikan berkas laporan.

Tujuh partai politik tersebut adalah Nasdem, Gerindra, PDI Perjuangan, Hanura, Berkarya, PKB, dan Partai Garuda.

"Itu data untuk seluruh Indonesia. Untuk Riau sementara masih 7 parpol," ujar Komisioner KPU Riau Divisi Hukum, Firdaus, Minggu (26/5).

Menurutnya, saat ini pihaknya masih menunggu salinan gugatan parpol tersebut, karena peserta pemilu yang mengajukan gugatan ke MK diberi waktu 7 hari ke depan untuk melengkapi berkas. "Kita masih menunggu salinan gugatan dari parpol tersebut. Karena mereka masih diberi waktu 7 hari ke depan melengkapi berkas. Datanya masih diverifikasi oleh MK," terang Firdaus.

Semua gugatan ini ditujukan kepada KPU RI, dan untuk materi gugatan beragam. Ada yang menggugat hasil pemilu di kabupaten, ada yang hasil di provinsi, ada pula yang menggugat hasil untuk DPR RI.

"Untuk kabupaten mana saja yang digugat, ini belum bisa kami identifikasi. Yang akan ikut sidang di MK nanti KPU RI dan tim hukum. Apabila diperlukan, KPU provinsi dan kabupaten/kota dapat hadir," ujar Firdaus.

Mengenai materi gugatan, menurut Firdaus, rata-rata masih materi yang sebelumnya dipersoalkan di tingkat pleno KPU, yaitu dugaan penggelembungan dan selisih suara antarpartai. "Umumya selisih suara, makanya pembuktian terakhir ada di MK," tambahnya. (uha)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved