Bawaslu Riau Catat Ada 13 Kasus Pidana Pemilu di Riau, 10 Sudah Diputus

Bawasalu Riau mencatat ada 13 kasus pidana pemilu di seluruh Riau. Dari jumlah itu, 10 di antaranya sudah diputus.

Bawaslu Riau Catat Ada 13 Kasus Pidana Pemilu di Riau, 10 Sudah Diputus
Tribun Pekanbaru/Johannes Tanjung
Masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 17 April lalu di TPS. Bawaslu Riau mencatat ada 13 pelanggaran pidana pemilu, 10 di antaranya sudah diputus, sedangkan tiga kasus masih diproses Gakkumdu. 

tribunpekanbaru.com - Data yang ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, ada 13 kasus pidana pemilu. Dari jumlah itu, 10 kasus sedang ditangani, dan 3 kasus lagi saat ini sedang berproses di Gakkumdu.

Di dalamnya sudah termasuk kasus dugaan politik uang, kebijakan dan penggunaan sarana pendidikan sebagai tempat kampanye, serta pelanggaran ASN (Aparatur Sipil Negara) saat kampanye.

"Yang sudah diputus ada 10 kasus, dan sedang berproses 3 kasus," ujar Kepala Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan kepada Tribu, Kamis (30/5).

Sedangkan untuk penyelenggara dan pengawas bermasalah yang ditangani Bawaslu dan Gakkumdu, menurut Rusidi Rusdan ada 38 orang. Dari 38 orang itu, di antaranya PPK 14 orang, Panwascam 16 orang, dan KPPS 8 orang. "Ada yang masih berproses di penyidikan dan ada juga yang sudah divonis," jelasnya.

Sementara untuk kasus yang masih berproses dan baru dilaporkan setelah penetapan di KPU RI beberapa waktu lalu, menurut Bawaslu akan tetap dilanjutkan.

"Kita dapat instruksi setelah penetapan nasional maka dilaporkan ke Bawaslu RI, ditetapkan di sana, itu bisa menjadi pertimbangan pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi nanti," terang Rusidi Rusdan.

Pidana PPK
Sementara KPU Riau mengatakan, tiga orang penyelenggara pemilu tingkat Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) di Riau, saat ini sedang menjalani proses penyidikan pelanggaran pidana pemilu. Kasus ketiga petugas ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat.

Ketiga petugas PPK tersebut masing-masing berada di Kecamatan Bunga Raya Siak, Pangkalan Kuras Pelalawan, dan di Rengat, Inhu. Ketiganya terlibat pidana pemilu setelah diduga melakukan pergeseran suara pemilu 2019 di kecamatan masing-masing.

"Untuk yang tiga daerah itu, Siak, Pelalawan, dan Inhu, masih dalam proses penyidikan," ujar Komisioner KPU Riau Divisi Hukum, Firdaus, kepada Tribun, Kamis (30/5).

Menurutnya, dalam waktu dekat kemungkinan kasus ini akan dilimpahkan tim penyidik dari Gakkumdu ke pengadilan jika syarat formil dan material sudah lengkap. "Karena kan ada waktunya berapa lama proses dan tahapannya. Jadi saya rasa tidak akan lama lagi masuk pengadilan," kata Firdaus.

Selain kasus pidana, ada juga kasus PPK dan KPPS yang terlibat pelanggaran, namun sebatas pelanggaran administrasi dan sudah diberikan sanksi. "Untuk KPPS tidak ada yang dugaan pidana, hanya pelanggaran administrasi dan sudah dilakukan tindakan," tambah Firdaus. (uha)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved