Pekanbaru

Kata Sekda Tak Ada Lahan yang Luas, Mobnas Pemko Pekanbaru yang Dilarang Mudik Tidak Dikandangkan

Apalagi larangan ini baru sebatas imbauan. Intinya kesadaran masing-masing ASN dan pejabat di lingkungan pemerintah kota.

Kata Sekda Tak Ada Lahan yang Luas, Mobnas Pemko Pekanbaru yang Dilarang Mudik Tidak Dikandangkan
foto/internet
Ilustrasi Mobil Dinas 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Walikota Pekanbaru, Firdaus MT sudah melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru membawa mobil dinas untuk mudik.  Larangan tersebut juga berlaku bagi para pejabat di lingkungan pemerintah kota.

Namun mobil dinas itu tidak dikandangkan. Kondisi ini lantaran tidak ada tempat yang luas untuk memarkir mobil dinas milik pejabat dan staf di Pemko Pekanbaru.

Apalagi larangan ini baru sebatas imbauan. Intinya kesadaran masing-masing ASN dan pejabat di lingkungan pemerintah kota.

"Kami tidak kandangkan, tapi yang jelas sudah ada edaran terkait larangan membawa mobil dinas untuk mudik," jelas
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS kepada Tribunpekanbaru.com, Jum'at (31/5/2019).

Noer menyebut bahwa larangan ini sudah tertuang pada surat edaran nomor : 700/Inspektorat/448 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan tahun 2019.

Baca: Jadi Tempat Parkir Mobil Dinas Pejabat, Selama Libur Lebaran Pengamanan Rumah Dinas Gubri Diperketat

Baca: Gubernur Riau Siap Beri Sanksi Pejabat Yang Tak Mengumpulkan Mobnasnya, Kita Lihat Besok Sabtu

Ada poin yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Satu di antaranya tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.

Ia menyebut bahwa pemerintah kota hanya mengimbau agar para ASN dan pejabat tidak membawa mobil dinas untuk mudik.

"Fasilitas dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Bukannya untuk mudik sampai ke luar kota," tegasnya.

Noer tidak membeberkan sanksi terhadap oknum ASN atau pejabat yang melanggar poin dalam edaran. Pada edaran itu didominasi poin larangan untuk menerima gratifikasi dalam bentuk apa saja.

ASN maupun pejabat tidak boleh meminta gratifikasi kepada pelaku usaha. Adanya edaran ini adalah upaya untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca: Pemko Imbau ASN dan Pejabat tak Gunakan Mobil Dinas Untuk Mudik

"Adanya praktek gratifikasi sesuai arahan KPK, adalah bentuk implikasi dari tindak pidana korupsi. Maka kita dari pemerintah kota melarang dengan tegas hal itu," terangnya. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)

Penulis: Fernando
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved