Pemilu 2019

Bawaslu Lakukan Klarifikasi ke KPU Riau Soal Kasus Calon DPD RI asal Riau

Dalam form BB2 atau riwayat hidup yang menjadi syarat administrasi pencalegannya sebagai DPD RI, E diduga tidak memberikan keterangan yang jujur.

Bawaslu Lakukan Klarifikasi ke KPU Riau Soal Kasus Calon DPD RI asal Riau
Tribun Pekanbaru/Guruh Budi Wibowo
Calon Anggota DPD RI Asal Riau Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Dapatkan Ijazah Tidak Secara Akademik 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU-Kasus dugaan memberikan palsu terhadap calon DPD RI asal Riau inisial E dalam riwayat hidup sebagai syarat pencalonan pada Pemilu lalu masih dalam tahap klarifikasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau melalui Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Gema Wahyu Adinata mengatakan, pada tahap tersebut, pihaknya mengklarifikasi pihak pelapor dan KPU Riau.

"Masih dalam tahap klarifikasi, klarifikasi kami lakukan pada hari Rabu dan Jumat kemarin," ujar Gema, Sabtu (1/6/2019).

Gema mengatakan, klarifikasi terhadap KPU Riau bertujuan untuk mencocokan data yang diajukan oleh calon DPD RI inisial E pada saat pencalonan.

Gema mengatakan, laporan atas kasus dugaan keterangan palsu tersebut sudah diregistrasi ke Gakkumdu pada akhir Mei 2019 lalu.

Baca: Bawaslu Riau Buat Kajian Terkait Caleg Gagal yang Kembali Jadi ASN di Inhu Riau

Baca: Ada 13 Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2019, Ini Penjelasan Bawaslu Riau, Ada Money Politic

Ia mengatakan, E dilaporkan oleh seorang warga yang menduga jika E memberikan keterangan palsu pada form BB2.

Dalam form BB2 atau riwayat hidup yang menjadi syarat administrasi pencalegannya sebagai DPD RI, E diduga tidak memberikan keterangan yang jujur.

"Atas laporan tersebut tentunya Bawaslu harus mendalami terlebih dahulu dugaan pasal di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilanggar oleh terlapor E," ujar Gema.

Sebelumya, E dilaporkan oleh warga ke Bawaslu atas kasus dugaan memberikan keterangan palsu pasca beberapa hari dinyatakan tak bersalah oleh Bawaslu pada kasus dugaan ijasah palsu.

Sementara itu, pihak pelapor yang masih enggan dituliskan namanya menyebutkan, jika ia menemukan adanya kejanggalan pada riwayat hidup E.

Pada riwayat hidup, E mencantumkan sebagai pengurus BEM UIR tahun 2019 dan 2010.

Baca: Tak Jelaskan Alasan Salah Input, Bawaslu: Wajar Bila Ada Prasangka KPU Bermain

Baca: Diduga Pakai Ijazah Palsu Jadi Caleg, Bawaslu Riau Panggil Calon Anggota DPD RI Buat Klarifikasi

Sementara pada periode tahun tersebut, BEM UIR sama sekali belum terbentuk lantaran vakum.

"BEM UIR baru terbentuk pada tahun 2011 dengan kepengurusan Eko Fambudi sebagai Presma. Jika keterangan yang diberikan pada riwayat hidup yang digunakan sebagai syarat pencalonan itu palsu, berarti kan ada peraturan yang dilanggar," ujarnya. (TRIBUNPEKANBARU.COM/Guruh Budi Wibowo)

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved