1 Juta Rohingya Rayakan Idul Fitri di Pengungsian, Hidup Dari Belas Kasihan di Negara Lain
Bangladesh bukan negara saya. Kita hidup di sini oleh belas kasihan orang lain. Kami ingin kembali ke negara kami sendiri, tetapi kami membutuhkan hak
lihat foto
Gelombang pengungsi ini terjadi setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.
Sekarang ada 1,2 juta orang Rohingya yang tinggal di Bangladesh.
Hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar sejak 25 Agustus 2017, menurut Ontario International Development Agency (OIDA).
Sementara lebih dari 34.000 orang dilemparkan ke dalam api dan lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.
18.000 perempuan dan gadis Rohingya lainnya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.
Bantuan Ramadhan dan Idul Fitri
Beberapa lembaga bantuan dan organisasi non-pemerintah yang bekerja di kamp Rohingya Bangladesh telah membagikan bantuan khusus kepada para pengungsi.
"Selama bulan suci Ramadhan, kami telah mendistribusikan bantuan bulanan dua kali, termasuk paket khusus pada saat Idul Fitri," Saiful Islam Doyal, asisten koordinator Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA), mengatakan kepada Anadolu Agency.
Dia menambahkan bahwa sekitar 24.000 orang Rohingya dari 5.000 keluarga telah dilindungi di bawah skema bantuan di kamp Balukhali di Cox's Bazar.
“Sebanyak 12 item, termasuk lima kilogram bawang, lima kilogram gula, tiga liter susu, dan lima paket semai, atau bihun, telah didistribusikan sebagai bantuan khusus Idul Fitri,” tambah Doyal.
Tetapi frustrasi di antara orang-orang Rohingya meningkat dari hari ke hari karena ketidakpastian atas keselamatan mereka kembali ke tanah air mereka dengan martabat dan hak kewarganegaraan.
Pada November 2017, Bangladesh dan Myanmar setuju untuk mulai memulangkan pengungsi Rohingya dalam waktu dua bulan setelah pembicaraan antara pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan Menteri Luar Negeri Bangladesh A.H. Mahmood Ali.
Tetapi karena kekhawatiran internasional tentang masalah keselamatan dan martabat, proses repatriasi telah tertunda dan tidak ada tanda-tanda akan dimulai dalam waktu dekat.
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengeluarkan tiga rekomendasi kepada PBB September lalu untuk menyelesaikan krisis Rohingya, termasuk penghapusan undang-undang yang diskriminatif, kebijakan dan praktik Myanmar terhadap Rohingya, menciptakan lingkungan yang kondusif di Myanmar untuk menjamin perlindungan, hak dan jalur menuju kewarganegaraan untuk semua Rohingya dan pengadilan yang adil atas kekejaman Myanmar di Rakhine sehubungan dengan rekomendasi misi pencarian fakta Dewan HAM PBB tentang Myanmar.
Tetapi otoritas Myanmar masih menganggap orang Rohingya sebagai orang Bengali ilegal dan belum menunjukkan kecenderungan untuk menghapus Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang kontroversial.
