Berita Riau

Hanya Mobil Dinas yang Sudah Lunasi Pajak yang Boleh Diambil

Gubernur Riau Syamsuar menegaskan mobil-mobil dinas yang dikandangkan di halaman belakang rumah dinas sudah bisa diambil asal pajaknya telah dilunasi.

Hanya Mobil Dinas yang Sudah Lunasi Pajak yang Boleh Diambil
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Ratusan kendaraan dinas yang dikandangkan di halaman Gedung Daerah selama libur hari raya Idul Fitri mulai berangsur diambil, Senin (10/6/2019). (Tribunpekanbaru.com/Doddy Vladimir) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar menegaskan mobil-mobil dinas yang dikandangkan di halaman belakang rumah dinas Gubernur Riau kini sudah bisa diambil oleh yang bersangkutan.

Namun mobil dinas yang bisa diambil adalah mobil dinas yang sudah lunas pajaknya.

“Sepanjang sesuai peruntukkan, hari ini sudah bisa dibagikan tapi dengan syarat, cek pajaknya. Karena diduga masih ada kendaraan dinas yang masih belum bayar pajak. Maka tadi saya bilang seharusnya ini tidak boleh terjadi karena namanya pegawai dan mereka tahu keharusan membayar pajak dan mereka tidak bayar pajak,” katanya, Senin (10/6/2019).

Namun Syamsuar belum mengetahui jumlah pasti berapa mobil dinas yang menunggak pajak.

Baca: Jalan Rusak di Pekanbaru Capai 1.385 Titik, Wako Akui Penanganan Belum Optimal

Baca: Kalau Putusan Sidang Bersalah, Petugas Rutan yang Diduga Selundupkan Sabu akan Diberhentikan

“Saya minta cek nanti kepada Dispenda, mana yang belum bayar pajak tidak boleh diberikan kepada yang bersangkutan walaupun itu memang hak dia,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, saat masa lebaran, seluruh mobil dinas milik pemerintah Provinsi Riau harus dikandangkan di Halaman Rumah Dinas Gubernur Riau.

Karena ada larangan tegas yang melarang mobil dinas digunakan untuk mudik lebaran.

Hal ini sesuai instruksi langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar soal larangan pejabat dan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

Termasuk mobil dinas gubernur dan wakil gubernur.

Larangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan mengandangkan mobil dinas tersebut akan dilakukan mulai H-1 cuti lebaran hingga cuti lebaran berakhir.

Namun hal ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas operasional yang memang ada surat tugasnya untuk kendaraan operasional untuk pengawasan arus mudik lebaran atau menjaga keamanan lingkungan.

Seperti yang ada di dinas perhubungan dan Satpol PP. (Tribunpekanbaru.com/Theo Rizky)

Penulis: TheoRizky
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved