Ketua MK: Mari Bersiap Hadapi Sidang Perdana Tanggal 14 Juni

Ketua MK, Anwar Usman, menyebut pihaknya berusaha istiqomah menghadapi sidang perdana sengketa pilpres pada 14 Juni mendatang.

Ketua MK: Mari Bersiap Hadapi Sidang Perdana Tanggal 14 Juni
TRIBUNNEWS / DANY PERMANA
Ketua MK Anwar Usman. 

tribunpekanbaru.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, mengimbau semua pihak untuk bersiap menghadapi sidang perdana perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres pada 14 Juni mendatang.

Anwar berharap semangat Idul Fitri bisa memberi dampak positif, untuk mengawali penanganan sengketa pemilu di MK.

"Apa yang kita alami sekarang, kita berusaha, yang penting kita istiqomah. Karena itu, karena banyak rintangan yang kita hadapi selama sebulan penuh, maupun ke depan, terlebih lebih lagi menjelang 14 Juni, mari kita mempersiapkan diri," ujar Anwar saat halalbihalal bersama awak media di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Senin (10/6).

Selama sebulan penuh, ia mengatakan, umat Islam sudah berusaha menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Termasuk, kata Anwar, nafsu untuk menyampaikan ujaran negatif.

"Tapi kita semua mampu melewati segala konflik dengan mengalahkan semua hawa nafsu, termasuk, yang kita tahu akhir-akhir ini media sosial luar biasa menghantam MK secara keseluruhan, termasuk saya terutama. Cara bersalaman pun dihantam, dikritisi secara luar biasa. Sesuai dengan semangat Idul Fitri, mari kita kembali kepada fitri," paparnya.

Anwar lantas mengutip kisah Imam Besar Abu Khilafah tentang tanggungjawab yang besar sebagai hakim. Sang Imam diminta untuk menjadi hakim, dibujuk, dirayu, tetapi tetap tidak mau memenuhi permintaan itu.

"Sampai beliau dipenjara. Setelah keluar, dibujuk lagi supaya mau menjadi hakim, tetap tidak mau, dihukum penjara lagi, sampai beliau meninggal dalam penjara. Luar biasa. Itulah beratnya beban seorang hakim," tegas Anwar.

Pada Jumat (14/6) nanti, MK akan menggelar sidang perdana PHPU pilpres. Agenda pada sidang perdana adalah pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan permohonan pemohon.

Perkara PHPU pilpres Pemilu 2019 diajukan Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, yang diketuai oleh Bambang Widjojanto. Perkara tersebut diajukan pada 24 Mei 2019 lalu. (rol)

Penulis: rinaldi
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved