Khawatir Disiksa dan Dianiaya, Alasan Utama Warga Hong Kong Tolak Ekstradisi ke China

Aksi demo sekitar satu juta warga Hong Kong sempat bentrok dengan polisi. Mereka menolak RUU ekstradisi tersangka pelaku kejahatan ke China daratan.

Khawatir Disiksa dan Dianiaya, Alasan Utama Warga Hong Kong Tolak Ekstradisi ke China
internet
Ratusan ribu warga Hong Kong saat menggelar aksi demonstrasi pada Minggu (9/6) lalu, menolak rencana pemberlakuan ekstradisi ke China.

tribunpekanbaru.com - Sekitar satu juta warga Hong Kong berkumpul memprotes rencana pemberlakukan Rancanang Undang-undang (RUU) ekstradisi ke China daratan.

Hukum tersebut memungkinkan tersangka pelaku kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan, dikirim ke China daratan atau Macau untuk diadili. Namun tersangka yang terlibat kejahatan politik dan agama, tidak akan diekstradisi.

Seorang mahasiswa, Ivan Wong mengatakan, RUU tersebut akan mempengaruhi reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional. "RUU itu tidak hanya mempengaruhi reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, tapi juga sistem peradilan kami. Itu akan berdampak pada masa depan," ujar Wong dilansir BBC, Senin (10/6).

Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, bila diekstradisi ke China daratan, para tersangka dikhawatirkan akan dikenakan penahanan sewenang-wenang, peradilan yang tidak adil, pengakuan paksa, dan kesulitan akses ke pengacara.

Namun pemerintah Hong Kong menyatakan, RUU tersebut akan memberi perlindungan memadai, dan memastikan tidak akan ada penganiayaan, penyiksaan politik atau agama, serta hukuman mati.

Aksi protes di Hong Kong terjadi pada Minggu (9/6) lalu yang diikuti lebih satu juta warga. Aksi itu memberi tekanan kepada Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang didukung Beijing. Aksi protes itu lebih besar dari yang pernah dilakukan pada 2003 silam, yang ketika itu diikuti 500 ribu orang.

"Dia (Lam) harus menarik RUU itu dan mengundurkan diri. Seluruh Hong Kong menentang dia," kata anggota parlemen dari Partai Demokrat, James To, Minggu malam waktu setempat.

Bentrok
Aksi protes itu sempat diwarnai bentrok pada Senin dinihari, ketika pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung Dewan Legislatif. Aksi itu dihadang polisi, dan beruntung tidak berlangsung lama.

Sementara itu, para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Eropa telah mengeluarkan peringatan resmi terkait situasi Hong Kong. Kalangan bisnis internasional dan kelompok HAM merasa khawatir, perubahan RUU itu akan merusak aturan hukum di Hong Kong.

Hong Kong merupakan bekas koloni Inggris yang diserahkan kembali ke China pada 1997. Namun uniknya, saat itu warga Hong Kong menolak keras kembali ke China. Mereka lebih memilih tetap menjadi koloni Inggris.

Dengan penolakan keras itu, Beijing akhirnya menerapkan otonomi khusus untuk Hong Kong yang dikenal dengan istilah 'satu negara dua sistem.' Beijing mengizinkan Hong Kong punya undang-undang sendiri, dan penduduknya bisa menikmati kebebasan sipil.

Saat ini Hong Kong telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan 20 negara termasuk Inggris dan AS. Tapi tidak ada perjanjian ekstadisi dengan China daratan, meskipun negosiasi terus berlangsung dalam dua dekade terakhir. Ini tak lepas dari penolakan keras warga Hong Kong yang mengkhawatirkan persoalan HAM bila diekstradisi ke China daratan. (rol/rtr)

Penulis: rinaldi
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved