Berita Riau

Gubernur Riau Syamsuar Siap Bantu Honorer K2, Ini Syaratnya

persoalan honor Kategori 2 (K2) yang sebelumnya sempat dinyatakan lulus sebagai CPNS tak kunjung tuntas.

Gubernur Riau Syamsuar Siap Bantu Honorer K2, Ini Syaratnya
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Gubernur Riau Syamsuar bersalaman dengan para pegawai di lingkungan Pemerintah Provins Riau usai apel perdana setelah libur lebaran di Halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (10/6/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -  Meski sudah dua kali ganti Gubernur di Riau, persoalan honor Kategori 2 (K2) yang sebelumnya sempat dinyatakan lulus sebagai CPNS tak kunjung tuntas.

Nasib honorer K2 mereka tidak ada kejelasan untuk diangkat menjadi PNS lagi.

Honorer K2 yang dinyatakan lulus sebagai CPNS di Riau itu ada sekitar 100 orang namun dari pemeriksaan berkas sebelumnya diketahui ada beberapa yang bodong dan bahkan sudah ada juga yang meninggal, sehingga hanya tersisa 90 an lagi.

Para honorer K2 ini sudah menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur Riau Syamsuar dan meminta agar nasib mereka dibantu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Gubernur Riau Syamsuar saat dikonfirmasi mengatakan memang berat untuk membantu para honorer K2 ini, sebagai Gubernur yang tidak menjabat saat seleksi bagi K2 ini dilakukan, menurutnya sangat sulit membantu.

"Untuk persoalan K2 ini, yang jadi persoalan, saya tidak kepala daerah pada saat itu, saya tidak mungkin menolong karena tidak menjabat saat itu, "ujar Syamsuar kepada Tribunpekanbaru.com Selasa (11/6/2019).

Baca: Wako Pekanbaru Firdaus Perintahkan UTP Parkir Tindak Juru Parkir Liar

Baca: Pemprov Riau Tunggu Arahan Pemerintah Pusat Soal Penerimaan CPNS

Baca: Tak Bisa Daftar P3K, Nasib Honorer K2 yang Tak Lulus CPNS 2014, Berharap Syamsuar Tandatangani SPTJM

Memang sebagai kepala daerah yang juga sebagai Penanggung jawab Kepegawaian di daerah bisa membantu para honorer K2 ini, dengan catatan hari ada petunjuk tertulis dari Kemenpan - RB.

"Harus ada petunjuk dari atas (Menpan RB) kalau ada yang tertulis bisa saya bantu,"ujar Syamsuar.

Sedangkan untuk menerbitkan kembali Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Kepala Daerah sebagai syarat untuk pengangkatan pegawai K2 menjadi CPNS, menurut Syamsuar tidak mungkin dilakukan.

"Tidak mungkin ada SPTJM lagi, yang jelas sepanjang syarat benar saya bantu,"ujar Syamsuar.

(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved