Pemilu 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Nilai Bukti Ini Bisa Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf, TKN Minta Hakim Menolak

Bambang Widjojanto, menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dapat didiskualifikasi karena diduga melanggar UU.

Tim Hukum Prabowo-Sandi Nilai Bukti Ini Bisa Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf, TKN Minta Hakim Menolak
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) 

Tim Hukum Prabowo-Sandi Nilai Bukti Ini Bisa Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin, Begini Permintaan TKN ke Hakim

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Bambang Widjojanto, menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dapat didiskualifikasi karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ( UU Pemilu).

Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengatakan, argumen tersebut ditambahkan saat perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami memasukkan salah satu argumen, yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Baca: Jadwal Live Streaming MotoGP Catalunya 2019 di Trans7, Rossi dan Lorenzo Harus Berusaha Keras

Baca: Link Live Score Hasil Kualifikasi Euro 2020 Spanyol vs Swedia, Pertandingan Mulai Pukul 01.45 WIB

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Namun menurut Bambang, nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah itu.

"Seseorang yang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN," kata dia.

Selain itu, lanjut Bambang, Ma'ruf Amin juga belum menyerahkan dokumen pengunduran dirinya sebagai karyawan atau pejabat di BUMN saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum.

"Di kolom D-nya itu apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN, ternyata beliau tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga," ucap mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Baca: Kepolisian Selidiki Apakah Eks Tim Mawar Terlibat dalam Aksi 21-22 Mei

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Halaman
123
Editor: Ariestia
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved