Ribuan Warga Hong Kong Lanjutkan Aksi Demo Tolak Ekstradisi ke China

Ribuan warga Hong Kong kembali turun ke jalan untuk menolak RUU ekstradisi ke China daratan. Bisnis dan transportasi pun lumpuh.

Ribuan Warga Hong Kong Lanjutkan Aksi Demo Tolak Ekstradisi ke China
afp
Ribuan warga Hong Kong kembali menggelar aksi demo pada Rabu (12/6) waktu setempat, menentang rencana pengesahaan RUU yang memungkinkan ekstradisi pelaku kejahatan ke China daratan. Aksi demo ini diwarnai bentrok dengan pihak keamanan. 

tribunpekanbaru.com - Ribuan demonstran kembali turun ke jalan, melanjutkan aksi protes terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) ekstradisi ke China pada Rabu (12/6) waktu setempat. Para demonstran berunjuk rasa di sekitar Jalan Lung Wo, yang merupakan wilayah bisnis dan kantor pemerintahan.

Pengunjuk rasa membentuk barikade untuk memblokir lalu-lintas di kawasan pusat keuangan tersebut. Ratusan polisi tampak siaga. Akibat aksi itu, pemerintah mengimbau kepada para pegawai untuk menghindari area tersebut.

Aksi tersebut telah mengganggu bisnis dan transportasi sejak pagi. Para demonstran beraksi di dekat beberapa perusahaan keuangan besar dunia, termasuk HSBC dan Standard Chartered. Kedua perusahaan ini telah mengimbau karyawannya untuk mengatur jam kerja secara fleksibel.

Amandemen RUU ekstradisi ke China telah menjadi pertentangan di Hong Kong maupun di luar negeri. RUU tersebut akan memungkinkan tersangka pelaku kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan, dikirim ke China daratan, Taiwan, dan Makau untuk diadili. Amandemen ini diprotes karena dinilai dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjatuhkan reputasi Hong Kong.

Pembahasan putaran kedua amandemen RUU tersebut dilakukan Rabu (12/6) di Dewan Legislatif. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan, RUU ekstradisi itu akan tetap mengedepankan HAM. Dia memastikan tidak akan ada penganiayaan, penyiksaan politik atau agama, dan hukuman mati dalam RUU ekstradisi itu.

Para pemimpin bisnis terkemuka menyatakan, ekstradisi akan merusak kepercayaan investor di Hong Kong. Sementara, Keuskupan Katolik Hong Kong minta pemerintah tidak tergesa-gesa mengesahkan RUU ekstradisi tersebut.

Selain itu, para demonstran menyebut, bila RUU ekstradisi ke China disahkan, maka orang-orang berpeluang besar dikenakan penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, dan penyiksaan di bawah sistem peradilan China yang komunis.

"Begitu UU ini disahkan, Beijing dapat mengekstradisi orang asing yang tinggal di Hong Kong atau singgah di Hong Kong," ujar Prof Dixon Sing dari Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.

Beragam kelompok telah menyuarakan penentangan terhadap RUU ekstradisi dalam beberapa hari terakhir, termasuk sekolah-sekolah, pengacara, dan perusahaan. Lebih dari 100 perusahaan termasuk sebuah majalah, menyatakan tutup sementara agar karyawan mereka dapat ikut ambil bagian dalam aksi protes tersebut. Begitu pula sekitar 4.000 guru yang mengaku ikut ambil bagian dalam aksi itu.

Hong Kong merupakan bekas jajahan Inggris yang diserahkan kembali ke pemerintahan China pada 1997, dan memiliki prinsip 'satu negara, dua sistem.' Hong Kong memiliki undang-undang sendiri, dan penduduknya menikmati kebebasan sipil.0

Uniknya, pada 1997 silam, warga Hong Kong juga melakukan aksi demonstrasi besar karena menolak kembali menjadi bagian negara China. Mereka lebih suka tetap di bawah pemerintahan Inggris. (rin/rol/rtr/bbc/vva)

Penulis: rinaldi
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved