Gedung Putih Larang Perusahaan yang Dapat Kontrak Pemerintah Federal Pakai Produk Huawei

Gedung Putih menegaskan, seluruh perusahaan yang mendapat kontrak dari pemerintah federal tidak boleh menggunakan produk Huawei.

Gedung Putih Larang Perusahaan yang Dapat Kontrak Pemerintah Federal Pakai Produk Huawei
Gizmochina via kompas.com
Huawei saat merilis Mate 20 dan Mate 20 Pro lalu. Pemerintah AS melarang perusahaan yang mendapat kontrak dari pemerintah federal menggunakan perangkat produksi Huawei. 

tribunpekanbaru.com - Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih, telah menyampaikan kepada Kongres AS, bahwa mereka akan melarang perusahaan yang mendapatkan kontrak dari pemerintah federal, untuk melakukan bisnis dengan raksasa telekomunikasi China, Huawei.

Langkah ini merupakan bagian dari undang-undang pertahanan yang disahkan tahun lalu, dan mereka sekarang akan memenuhinya dalam tenggat waktu dua tahun ke depan.

"Kongres telah menjelaskan dalam beberapa hari terakhir tentang pentingnya penerapan hukum dalam waktu dua tahun yang disediakan, dan kami akan melakukannya," kata Russ Vought, penjabat direktur OMB, dalam surat kepada Senator James Inhofe, Ketua Senat Armed Services Komite, seperti dilansir Reuters, Kamis (13/6).

Pekan lalu, OMB mengatakan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerapkan larangan tersebut. Ini mengharuskan pemasok dan kontraktor pihak ketiga untuk membatasi pembelian dan penggunaan peralatan yang diproduksi oleh Huawei.

Namun Gedung Putih berbalik arah setelah percakapan baru-baru ini dengan Kongres, kata Vought dalam surat tertanggal Rabu waktu setempat.

"Ketika kami bergerak maju untuk memenuhi tenggat waktu undang-undang tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan bekerja dengan Kongres untuk mengatasi masalah tidak terduga yang muncul," kata Vought.

Larangan ini adalah salah satu bagian dari berbagai dorongan AS terhadap Huawei Technologies Co Ltd. Pembuat peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia asal China itu, dituduh Washington sebagai alat spionase dan telah mencuri kekayaan intelektual khususnya dari Amerika Serikat.

Huawei sendiri telah berulang kali membantah perusahaan itu dikendalikan oleh pemerintah China, militer, atau dinas intelijen komunis China. Pihak Huawei juga telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS atas pembatasan dalam RUU kebijakan pertahanan.

Undang-undang pertahanan yang disebut Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), telah melarang penggunaan uang federal untuk membeli produk-produk dari Huawei. Larangan itu didasari alasan masalah keamanan nasional.

Itu termasuk larangan pembelian peralatan Huawei secara langsung oleh pemerintah federal, yang akan mulai berlaku tahun ini. (rin/rol)

Penulis: rinaldi
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved