Kepulauan Meranti

242 Pegawai Honorer di Kepulauan Meranti Dipecat Pasca Libur Lebaran? Begini Klarifikasi BKD

BKD mengklarifikasi terkait pemecatan yang akan dilakukan terhadap 242 pegawai honorer yang ada di Kepulauan Meranti.

242 Pegawai Honorer di Kepulauan Meranti Dipecat Pasca Libur Lebaran? Begini Klarifikasi BKD
Istimewa
Ilustrasi 

242 Pegawai Honorer di Kepulauan Meranti Dipecat Pasca Libur Lebaran? Begini Klarifikasi BKD

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti mengklarifikasi terkait pemecatan yang akan dilakukan terhadap 242 pegawai honorer yang ada di Kepulauan Meranti.

Kepala BKD Kepulauan Meranti Alizar melalui Sekretaris BKD Bakharuddin mengatakan bahwa belum ada kepastian bahwa pegawai honorer yang tidak absen pada hari pertama masuk pasca liburan tidak serta merta akan langsung dipecat.

"Jadi itu diklarifikasi bukan seperti itu. Sanksi yang diberikan itu mulai dari teguran hingga pemecatan," ujar Bakharuddin Jumat (15/6/2019).

Baca: VIRAL Curhatan Wanita Usia 25 Tahun Sudah Punya 5 Anak,dari 2012 hingga 2017 Tak Berhenti Melahirkan

Dirinya juga mengatakan bahwa setelah melakukan pengecekan ulang terhadap absensi pegawai honorer melalui OPD masing-masing, maka jumlah yang tercatat oleh pihaknya adalah 170 honorer yang akan diberikan sanksi.

Bakharuddin membenarkan bahwa Wakil Bupati telah menyurati telah menyurati masing-masing OPD untuk melaksanakan sanksi kepada pegawai Paik PNS maupun Honorer yang tidak hadir tanpa keterangan.

Surat tersebut berisi tentang perintah masing-masing kepala OPD untuk melaksanakan sanksi yang dimaksud.

"Pak Wabup sudah menyurati masing-masing OPD untuk menerapkan sanksi tersebut. Namun untuk keputusan akhir tetap akan ada di tangan pimpinan dalam hal ini pak bupati maupun pak Wabub. Sehingga nantinya masing-masing OPD harus melaporkan kepada bupati dengan melampirkan nama-nama setiap pegawai yang dikenakan sanksi tersebut," ujar Bakharuddin.

Baca: Mabuk Tak Terkontrol Kunci Rumah Pun Ditelan, Akibatnya Dada Pria Ini Nyeri Dilarikan ke Rumah Sakit

Dirinya mengatakan bahwa ini dilakukan karena penerapan sanksi bisa berbeda-beda setiap orang, tergantung pelanggaran yang dilakukan.

"Jadi nantinya itu akan kasus per kasus, karena setiap orang bisa jadi pelanggarannya berbeda, mungkin ada yang sebelumnya juga ada yang sering absen," pungkasnya.

Dirinya mengatakan bahwa untuk tenggat yang diberikan sekitar seminggu untuk masing-masing OPD melaporkan nama-nama tersebut.

"Kita pengennya cepat, kalau bisa dalam seminggu, laporan itu sudah diserahkan ke pak bupati agar segera bisa dieksekusi. Untuk honorer memang langsung melalui pak bupati, PNS baru melalui BKD," ujarnya.

Baca: Kesal Tunjangan Kerjanya Berkurang, Pria di Inhil Riau Aniaya Staf Perusahaan

Sebelumnya pihaknya juga melaporkan ada 96 orang PNS; eselon II, III hingga eselon IV yang juga kedapatan melakukan pelanggaran yang sama.

Menurut Bakhar, terhadap sanksi terberat yang akan diterima oleh PNS yang bandel mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala hingga penundaan kenaikan pangkat terhadap PNS selama satu tahun. (tribunpekanbaru.com/Teddy Tarigan)

Penulis: Teddy Tarigan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved