Pilpres 2019

Tim Hukum 02 Nilai Pemerintahan Jokowi Bergaya Otoriter Orde Baru, Represif pada Masyarakat Sipil

Tim Hukum 02 Nilai Pemerintahan Jokowi Bergaya Otoriter Orde Baru, Represif pada Masyarakat Sipil

Tim Hukum 02 Nilai Pemerintahan Jokowi Bergaya Otoriter Orde Baru, Represif pada Masyarakat Sipil
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Tim Hukum 02 Nilai Pemerintahan Jokowi Bergaya Otoriter Orde Baru, Represif pada Masyarakat Sipil 

Tim Hukum 02 Nilai Pemerintahan Jokowi Bergaya Otoriter Orde Baru, Represif pada Masyarakat Sipil

TRIBUNPEKANBARU.COM- Pola kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai otoriter dengan caranya yang represif pada masyarakat Sipil.

Ciri lainnya adalah korupsi yang massif pada zaman kepemimpinan Jokowi.

Anggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, menyebut saat ini muncul pendapat bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung berkarakteristik otoriter seperti masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Hal itu menjadi salah satu argumen yang digunakan tim hukum 02 untuk memperkuat dugaan adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif selama proses Pilpres 2019.

"Berkait dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, telah muncul pendapat bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya," ujar Nasrullah dalam sidang pendahuluan sengketa pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Nasrullah mengatakan, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi jika karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter.

Lantas, Nasrullah mengutip pendapat Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, Profesor Tim Lindsey.

Dalam artikel berjudul, “Jokowi in Indonesia’s ‘Neo-New Order’" Profesor Tim berpendapat dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politiknya yang sangat mahal.

Beberapa sifat otoritarian yang muncul dalam Pemerintahan Jokowi dianggap adalah pola Orde Baru, seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi. Kendati demikian, Nasrullah tidak memaparkan fakta-fakta lain untuk memperkuat pandangan tersebut.

Halaman
123
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved