Berita Riau

Caleg Terpilih dan Caleg Petahana di Riau Kembali Diingatkan Untuk Menyerahkan LHKPN

Tidak hanya Caleg terpilih para Caleg petahana yang terpilih kembali di Pileg tahun ini juga diwajibkan menyerahkan LHKPN.

Caleg Terpilih dan Caleg Petahana di Riau Kembali Diingatkan Untuk Menyerahkan LHKPN
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
KPU Bengkalis Tunggu Intruksi KPU Provinsi, KPU Kuansing Pleno Penetapan Caleg Terpilih 28 Mei 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Komisioner KPU Riau, Firdaus kembali mengingatkan kepada Caleg yang merasa terpilih agar tidak lalai pasca pesta demokrasi.

Sebab, Caleg terpilih harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dilantik.

"LHKPN wajib sebelum dilantik, begitu ada penetapan dari KPU penetapan calon terpilih maka harus segera dibuat LHKPN, kalau tidak juga maka terancam tidak dilantik, "ujar Firdaus, Sabtu (15/6/2019).

Tidak hanya Caleg terpilih yang baru bertarung dalam Pileg 2019 saja, melainkan juga para Caleg petahana yang terpilih kembali di Pileg tahun ini juga diwajibkan menyerahkan LHKPN.

Saat ini kata Firdaus, hanya sebagian saja Caleg yang telah menyerahkan LHKPN.

Baca: APA KABAR BKN? Ada ASN di Riau Jadi Caleg pada Pileg 2019, Gagal Tapi Kembali Bertugas Sebagai PNS

Padahal pihaknya telah berulangkali mengingatkan para Caleg melalui partai politiknya masing-masing.

"Kami sudah sampaikan ke masing-masing Parpol, saat ini sebagian sudah serahkan LHKPN ke KPK. Namun saya tak tau persis jumlahnya," ujar Firdaus.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan surat edaran KPU RI tertanggal 24 Mei 2019 terkait penetapan Kursi dan Caleg terpilih tanpa perselisihan hasil Pemilu dilakukan pada 1 Juli 2019.

Artinya, bagi daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) baru bisa menetapkan Caleg terpilih pada 1 Juli 2019 mendatang.

Baca: Jadi Caleg dan Tak Terpilih, Mukhlis Indrawan Masih Bertugas Sebagai ASN di Kantor Kemenag Inhu Riau

Sebagaimana diketahui, ada enam kabupaten yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, semua peserta partai menerima hasil pemilu legislatif tersebut tanpa ada gugatan.

Enam kabupaten itu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, dan Inhu, maka bagi enam Kabupaten ini sudah bisa dilakukan penetapan pada 1 Juli 2019.

Sedangkan 6 daerah lainnya, harus menunggu tahapan karena adanya gugatan hasil pemilu di MK.

Enam Kabupaten dan Kota yang digugat tersebut adalah Kota Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, Siak, Kuansing dan Inhil. (TRIBUNPEKANBARU.COM/Guruh Budi Wibowo)

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved