Pemilu 2019

Rumah Hakim MK Saldi Isra di Padang Dijaga Polisi Bersenjata Lengkap

pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan dari pihak Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap keluarga hakim

Rumah Hakim MK Saldi Isra di Padang Dijaga Polisi Bersenjata Lengkap
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Forum Relawan Sumbar melakukan aksi damai di depan kantor KPU Sumbar Jalan Pramuka No 9 Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/5/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM- Rumah salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) asal Sumatera Barat, Saldi Isra di Kompleks Dangau Teduh, Lubuk Kilangan, Padang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pengamanan tersebut telah dimulai sejak Selasa 11 Juni 2019 lalu hingga selesai sidang Pemilu di MK pada Agustus mendatang.

"Kami telah melakukan pengamanan sejak 11 Juni lalu. Sejumlah petugas kami tempatkan di sana," kata Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan yang dihubungi Kompas com, Sabtu (15/6/2019) malam.

Yulmar mengatakan, pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan dari pihak Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap keluarga hakim yang bertugas.

"Ini berdasarkan permintaan dari lembaga negara. Untuk itu, kita tempatkan petugas yang stand by 24 jam," katanya.

Baca: Oknum PPK Yang Terbukti Langgar Pidana Pemilu Terancam Diblacklist

Baca: KPU Sumsel Ikut Diperiksa Polisi Setelah 5 Komisioner KPU Palembang Ditetapkan Sebagai Tersangka

Yulmar menyebutkan, untuk pengamanan itu, petugas dilengkapi dengan senjata lengkap guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. "Betul, aparat dengan senjata lengkap," jelas Yulmar.

Aksi Damai Forum Relawan Sumbar

Sementara itu dilansir dari Tribun Padang,  Forum Relawan Sumbar melakukan aksi damai di depan kantor KPU Sumbar Jalan Pramuka No 9 Padang, Sumatera Barat ( Sumbar), Kamis (16/5/2019).

Para relawan tersebut datang untuk menuntut KPU dan Bawaslu menegakkan kejujuran, keadilan, dan transparan.

Perwakilan relawan, Sri Sulastri membacakan tuntutan terhadap KPU dan Bawaslu.

Di antaranya, menuntut KPU dan Bawaslu menjalankan hasil Ijtima ulama I, II, III untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.

Halaman
12
Editor: CandraDani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved