HARGA Tiket Pesawat Domestik Mahal, Perjalanan Dinas ASN Pemprov Riau Transit ke Luar Negeri, Hemat

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Perjalanan Dinas ASN Pemprov Riau Transit ke Luar Negeri, Hemat

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Harga tiket pesawat domestik di Indonesia mahal, perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau transit ke luar negeri, untuk hemat biaya.

Pemerintah Provinsi Riau mengajukan permohonan izin ke Menko Bidang Perekonomian untuk transit pesawat ke luar negeri karena dinilai ada pemborosan.

Pemprov Riau menilai dengan transit ke luar negeri untuk perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat bisa dihemat, karena harga tiket ke luar negeri lebih murah.

Baca: RUMAH MEWAH Milik Sepasang Dokter di Jalan Dwikora Pekanbaru Disita Pengadilan Agama, Ini Sebabnya

Baca: Satpam CANTIK Berdarah Sunda Singaparna Tasik Malaya Jawa Barat Jaga Keamanan di Kantor DPRD

Baca: Pilkada Riau 2020, GP NasDem Minta DPP Ganti Pengurus DPW NasDem Riau karena Dinilai Tak Profesional

"Sudah kita sampaikan ke Menko Perekonomian, ini kan menyangkut harga tiket domestik yang mahal dan terbatasnya jumlah pesawat. Tentu ini mempengaruhi perekomian daerah, khususnya kunjungan wisatawan," kata Gubernur Riau, Syamsuar pada Senin (17/6/2019).

Tidak hanya berdampak terhadap kunjungan wisatawan khususnya Domestik, namun mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik juga membuat biaya perjalanan dinas ASN menjadi meningkat, sehingga membuat penggunaaan APBD untuk biaya rutin perjalanan dinas ASN menjadi membengkak.

"Makanya kami minta izin ke pusat supaya kami diizinkan melakukan penerbangan ke seberang (luar negeri) karena lebih murah. Kan bisa transit ke malaysia atau singapura, itu jauh lebih murah," ujarmya.

Selain mahalnya harga tiket, Syamsuar juga mengungkapkan kendala lain dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat yakni, terbatas maskapai penerbangan, sehingga harus transit ke daerah lain sebelum sampai ke tujuan.

"Ini juga membuat biaya perjalanan dinas itu menjadi mahal," imbuhnya.

Baca: CJH Taluk Kuantan Riau Tak Bisa Menginap di Asrama Haji pada Musim Haji 2019, Senasib dengan Kampar

Baca: Kemenag Kampar Tidak Khawatir Kondisi Asrama Haji untuk Jamaah Haji 2019, Kampar dan Pekanbaru Dekat

Baca: BUKAN Kampanye Politik, CEWEK CANTIK Asal Pekanbaru Ini Kampanyekan Peduli Sampah dan Kebersihan

Namun sejauh ini permohonan izin untuk melakukan transit ke luar negeri tersebut belum mendapatkan restu dari pemerintah pusat.

Sehingga Pemprov Riau belum bisa transit ke luar negeri untuk melakukan penghematan anggaran saat melakukan perjalanan dinas di dalam negeri.

"Kalau dibolehkan transit lewat malaysia atau singapure itu jauh lebih murah, jadi lebih efisien untuk penghematan anggaran. Tapi sampai sekarang belum dapat izin, kita masih menunggu, kalau diizinkan itu jauh lebih hemat. Contohnya saja saya beli tiket ke Bangkok transit lewat Singapure itu harganya sekitar Rp 2 juta 2 ratus. Sementara dari Riau ke Jakarta itu biayanya bisa sampai Rp 6 jutaan, itu kan tidak logis," katanya.

Seperti diketahui, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau mengungkap adanya pemborosan anggaran yang cukup besar digunakan untuk perjalanan dinas.

Bahkan untuk tahun 2019 ini, biaya perjalanan dinas Pemprov Riau termasuk DPRD Riau mencapai Rp 401 miliar.

Menariknya, meski tahun ini anggaran perjalanan dinas menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Baca: VIRAL Cowok AFRIKA Nikahi Cewek Cantik MALAYSIA, Selebgram Asal MINANG Ketemu Jodoh Melalui OLSHOP

Baca: Kisah CEWEK CANTIK Berbisnis Pakaian, Layani Pelanggan Off dan On hingga Raup Omset sampai Rp 6 Juta

Baca: Mahasiswi CANTIK dan Cewek Cantik Bisnis Sampingan Make Up Artis, Belajar dari Tutorial di Youtube

Ternyata tidak berpengaruh untuk perjalanan dinas untuk DPRD Riau. Bahkan nilanya justru meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total Rp 401 miliar belanja perjalanan dinas, Rp 167 miliar adalah untuk DPRD Riau.

Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 lalu yang berkisar Rp 163 miliar.

"Nah, kita melihat Pemprov Riau sudah berani mengambil langkah tegas untuk mengurangi belanjan perjalanan dinasnya di lingkungan Pemprov Riau atau eksekutif. Namun untuk di DPRD atau legislatif Pemprov Riau belum berani menguranginya," kata Peneliti Fitra Riau Tarmizi disela diskusi publik refleksi kebijakan anggaran daerah provinsi Riau, Rabu (27/2/2019).

"Padahal jika angaran perjalanan dinas itu bisa dihemat, bisa digunakan untuk kebutuhan pelayanan dasar. Baik pembangunan sekolah, layanan kesehatan dan pelayanan dasar lainya. Saya rasa ini jauh lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," imbuhnya.

Persoalan belanja perjalanan dinas sebenarnya bisa dilakukan efisiensi jika sejak perencanaan dilakukan secara efisien.

"Misalnya harus detail lagi dalam merencanakan perjalanan dinas. Karena kita melihat hampir semua kegiatan yang ada di APBD seluruhnya menggunakan anggaran perjalanan dinas. Meskipun kita lihat dari beberapa kegiatan dilakukan di dalam daerah, tapi dianggaran tertera alokasi anggaranya perjalanan dinas luar daerah," bebernya.

Baca: Mahasiswi CANTIK dan Cewek Cantik Bisnis Sampingan Make Up Artis, Belajar dari Tutorial di Youtube

Baca: KISAH Cewek Cantik Berdarah MINANG di Pekanbaru, KELILING 17 Provinsi di Indonesia Selama 73 Hari

Baca: KISAH Cewek Cantik ANAK BUNGSU Asal Pekanbaru, Melenggang ke Istana Negara Berkat Marching Band

Fitra Provinsi Riau menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih melakukan pemborosan dalam membelanjakan anggaran daerah.

Ada beberapa pos anggaran yang tidak efisien.

Padahal di pos-pos anggaran tersebut bisa dilakukan penghematan.

Peneliti Fitra Riau, Tarmizi mengatakan, setidaknya ada 8 pos anggaran yang menyedot APBD Riau cukup signifikan.

Delapan pos anggaran ini pun dirinya nilai sebagai bentuk pemborosan anggaran.

"Selain belanjan perjalanan dinas, makan dan minum, juga ada anggaran lainya yang diperuntukan sebagai pendukung kegiatan, bukan kegiatan utama untuk mencapai hasil kinerja program pemerintah daerah," katanya.

Berdasarkan data yang Tribun dapatkan dari Fitra Riau, delapan pos anggaran yang dinilai terjadi pemborosan anggaran tersebut adalah, belanja perjalanan dinas yang mencapai Rp 401 miliar.

Kemudian belanja makan dan minum Rp 145 miliar, belanja publikasi Rp 18 miliar, belanja cetak pengadaan Rp 32 miliar.

Baca: Kisah CEWEK CANTIK Asal Pekanbaru, Art Director di Kastil Creative, Ikut Pertukaran Pemuda ke Jepang

Baca: KISAH Empat Cewek Cantik KETURUNAN TIONGHOA di Pekanbaru, Torehkan Prestasi Hingga Bekerja Part Time

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Bernama Felicia Susanto, Berasal dari Keluarga Keturunan Tionghoa

Selanjutnya belanja pangharum ruangan hingga mencapai Rp 1,8 miliar.

Belanja dekorasi, dokumentasi, logistik IRT sebesar Rp 23 miliar, pakaian dinas Rp 15 miliar dan belanja listrik Rp 60 miliar.

"Total alokasi belanja rutin Pemprov Riau tahun 2019 sebesar Rp 698 miliar," ujarnya.

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Perjalanan Dinas ASN Pemprov Riau Transit ke Luar Negeri, Hemat. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)