Pelalawan

Pilkada Digelar September 2020, KPU Pelalawan Riau Butuh Anggaran Rp 30 M

Kabupaten Pelalawan bersama delapan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Riau akan menggelar pemilihan bupati pada Bulan September 2020 mendatang.

Pilkada Digelar September 2020, KPU Pelalawan Riau Butuh Anggaran Rp 30 M
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Pilkada Serentak 2020 Ada 9 Daerah Kabupaten dan Kota di Riau, Partai Demokrat Siapkan Kader Terbaik 
Pilkada Digelar September 2020, KPU Pelalawan Riau Butuh Anggaran Rp 30 M
TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pelalawan mulai mempersiapkan diri dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pelalawan tahun 2020.
Pelalawan bersama delapan kabupaten dan kota di Provinsi Riau ikut dalam Pilkada serentak tahun depan
 
Menurut Ketua KPU Pelalawan, Wan Kardi Wandi, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sangat jelas semua diatur, termasuk waktu pelaksanaan Pilkada.
Kabupaten Pelalawan bersama delapan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Riau akan menggelar pemilihan bupati pada Bulan September 2020 mendatang.
 
"Dalam Undang-undang disebutkan daerah yang Pilkada 2015, pilkadanya kembali tahun 2020 secara serentak. Kalau tanggalnya belum dapat lagi, tapi Bulan September," kata Wan Kardi kepada tribunpelalawan.com, Senin (17/6/2019).
 
Pihaknya masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru mengenai tahapan dan teknis pelaksanaan Pilkada.
Berkaca dari lima tahun lalu, tahapan akan dimulai enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan. 
 
Berbagai perencanaan mulai disusun, termasuk taksasi biaya yang dibutuh dalam pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2021-2026 itu.
KPU berencana mengusulkan anggaran untuk Pilkada tahun 2020 sebesar Rp 30 Miliar bedasarkan kebutuhan yang sudah disusun.
 
"Kita akan masukan usulan anggaran saat pembahasan APBD 2020. Biasanya akhir tahun ini pengesahananya," tambah Wan Kardi. 
 
Wan Kardi menerangkan, anggaran Rp 30 M itu dengan asumsi pembiayaan Pilkada yang diikuti lima Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati.
Namun jika Paslon kurang dari lima, tentu akan ada anggaran yang berlebih dan dikembalikan ke kas daerah.
(Tribunpelalawan.com/Johannes Wowor Tanjung)
Penulis: johanes
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved