Pemilu 2019

Bawaslu Inhu Tanpa Pendamping Hukum, Bawaslu Riau Minta Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten dan Kota

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Inhu tanpa pendamping hukum, Bawaslu Riau minta laporan akhir Bawaslu Kabupaten dan Kota disegerakan

Bawaslu Inhu Tanpa Pendamping Hukum, Bawaslu Riau Minta Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten dan Kota
Tribun Pekanbaru/Bynton Simanungkalit
SPANDUK - Spanduk berisi pesan kritikan terhadap Bawaslu Indragiri Hulu terpasang di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Senin (13/5/2019). Bawaslu mengaku baru tahu soal pemasangan spanduk tersebut.Bawaslu Inhu Tanpa Pendamping Hukum, Bawaslu Riau Minta Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten dan Kota 

Bawaslu Inhu Tanpa Pendamping Hukum, Bawaslu Riau Minta Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten dan Kota

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Inhu tanpa pendamping hukum, Bawaslu Riau minta laporan akhir Bawaslu Kabupaten dan Kota disegerakan.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan membeberkan alasannya tidak memberikan pendamping hukum terhadap salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), SW yang ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Inhu beberapa waktu lalu terkait dugaan penggelembungan suara Caleg PPP Dapil I Inhu berinisial DR.

Menurut Rusidi Rusdan, Bawaslu Riau tak memberikan pendampingan hukum terhadap jajarannya tersebut lantaran kasus yang menjerat SW masuk dalam kasus pidana.

Baca: Tiga DOKTER CANTIK Indonesia, Banyak Netizen yang Minta Follback, Ada yang Bilang Mirip DYLAN SAHARA

Baca: BUANG Sabu-sabu ke Lantai dan Simpan dalam Kotak Rokok, Polisi Tangkap Dua PEMUDA di Pelalawan Riau

Baca: DUGAAN KORUPSI Dana Bantuan Kemendiknas di Disdukbud Kepulauan Meranti Riau, Seret Nama KADISDIKBUD

"Kasus Pidana adalah masalah individu, jadi kami tidak memberikan bantuan. Bukan karena kuat dugaannya dia (SW, red) terlibat," ujar Rusidi Rusdan pada Senin (24/6/2019).

Rusidi Rusdan juga mengaku sudah menyerahkan permasalah hukum tersebut kepada pihak Polres Inhu.

Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati.

"Kami serahkan semua prosesnya ke penyidik, kita harus menghormati itu," ujar Rusidi Rusdan.

Sementara itu, Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Bawaslu Riau, Gema Wahyu Adinata menambahkan, SW tidak diberi pendampingan hukum oleh Bawaslu Riau lantaran SW juga mempraperadilankan Ketua Bawaslu Inhu.

Jadi, mustahil bagi Bawaslu Riau memberi pendampingan hukum terhadap SW.

SPANDUK - Spanduk berisi pesan kritikan terhadap Bawaslu Indragiri Hulu terpasang di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Senin (13/5/2019). Bawaslu mengaku baru tahu soal pemasangan spanduk tersebut. Bawaslu Inhu Tanpa Pendamping Hukum, Bawaslu Riau Minta Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten dan Kota
SPANDUK - Spanduk berisi pesan kritikan terhadap Bawaslu Indragiri Hulu terpasang di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Senin (13/5/2019). Bawaslu mengaku baru tahu soal pemasangan spanduk tersebut. Bawaslu Inhu Tanpa Pendamping Hukum, Bawaslu Riau Minta Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten dan Kota (Tribun Pekanbaru/Bynton Simanungkalit)
Halaman
123
Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved