Berita Riau

Kemenkumham Riau Sosialisasikan PP 28/2019 untuk Kurangi Potensi Penyimpangan

Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019. Di antaranya soal tarif.

Kemenkumham Riau Sosialisasikan PP 28/2019 untuk Kurangi Potensi Penyimpangan
Tribun Pekanbaru/Rizky Armanda
KEIMIGRASIAN - Kepala Kanwil Kemenkumham Riau M. Diah (kiri) didampingi Kadiv Keimigrasian, Mas Agus Santosa (kanan) saat memberikan pemaparan terkait PP nomor 28 tahun 2019, Senin (24/6/2019). Konteks dari PP ini mengatur tentang tarif pelayanan, bea beban, hingga pelanggaran. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Riau melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019, Senin (24/6/2019) sore.

PP ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenkumham.

Sosialisasi disampaikan dalam kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK), yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, M. Diah, didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian, Mas Agus Santosa dan jajaran lainnya.

Konteks dari PP ini mengatur tentang tarif pelayanan, bea beban, hingga pelanggaran.

Salah satunya terkait pengurusan paspor. Di antaranya penyesuaian tarif dokumen perjalanan RI.

Seperti paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan pas lintas batas. Dimana untuk paspor, biayanya Rp350 ribu.

Baca: Minggu Terakhir Bulan Juni 2019, Inilah 3 Zodiak yang Mengalami Nasib Kurang Baik

Baca: Tips Cara Mudah Nonton Youtube Bisa Tetap Lancar Sambil Chattingan Via WhatsApp

Kemudian penerapan tarif paspor selesai dalam satu hari.

Tarif paspor ditambah biaya Rp1 juta. Lalu aturan tentang penerapan tarif Rp0,00 bagi WNI dan $US0,00 bagi orang asing tertentu.

Selanjutnya, perubahan tarif terhadap paspor biasa, SPLP, pas lintas batas, visa, izin keimigrasian, dan bea beban.

M Diah menjelaskan, penyampaikan informasi kegiatan terkini di Keimigrasian, khususnya jenis dan tarif PNBP, perlu diketahui oleh publik.

Baca: Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria Jadi Wanita Pertama Jabat Wakil Presiden AFF

"Hanya beberapa yang baru yang lainnya masih mengikuti ketentuan sebelumnya. Intisari dari kebijakan ini. Kemenkumham RI memiliki komitmen untuk mengurangi potensi adanya penyimpangan yang tidak kita inginkan dalam layanan Keimigrasian," ungkapnya.

Misalnya saja praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oknum tertentu biasanya dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan proses, aturan dan inovasi yang sudah dilakukan.

"Kita ingin memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, demi mendapatkan pelayanan Keimigrasian.

Terlebih kata M. Diah, pada tahun 2019 ini, Kemenkumham Riau sedang mentaja Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

"Kami sudah mendeklarasikan itu, menyampaikan secara luas dan terbuka kepada publik. Tim penilaian kita undang. Alhamdulillah, 7 sampai 8 kantor imigrasi, sudah dikatakan lolos tahap pertama. Di Riau di antaranya Bengkalis dan Siak," paparnya. (Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

Penulis: Rizky Armanda
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved