Indragiri Hulu

Anggota Bawaslu Inhu Riau Dituntut Lebih Berat, Sofia Warman: yang Tak Melakukan Malah Lebih Berat

Pengadilan Negeri (PN) Rengat menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa tindak pidana penggelembungan suara

Anggota Bawaslu Inhu Riau Dituntut Lebih Berat, Sofia Warman: yang Tak Melakukan Malah Lebih Berat
Internet
Ilustrasi 

Anggota Bawaslu Inhu Riau Dituntut Lebih Berat, Sofia Warman: yang Tak Melakukan Malah Lebih Berat

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Pengadilan Negeri (PN) Rengat menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa tindak pidana penggelembungan suara, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Inhu, Sofia Warman. Sidang tersebut digelar pada Jumat (28/6/2019) yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Darma Indo Damanik.

Berbeda dengan empat terdakwa sebelumnya yang hanya dituntut dua bulan penjara dan denda Rp 8 juta dengan subsider 2 bulan penjara, Sofia Warman justru dituntut lima bulan penjara dengan denda Rp 16 juta subsider dua bulan penjara.

Baca: BREAKING NEWS: Ketua PPK dan Panwascam Dituntut Dua Bulan Penjara dalam Sidang di PN Rengat Riau

Baca: BREAKING NEWS: Ratusan Mahasiswa Kembali Duduki Rektorat UIN Suska Riau

Baca: Kronologi Penangkapan Sabu di Bandara SSK II Pekanbaru, Sepatu Mirip dan Gerak-gerik Mencurigakan

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), ads hal-hal yang memberatkan terdakwa Sofia Warman, yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan kesaksian.

Dalam persidangan, hakim mempersilahkan Sofia Warman menyampaikan pendapat atas tuntutan JPU tersebut. "Yang tidam melakukan malah lebih berat," ujarnya singkat.

Namun kuasa hukum terdakwa, Dody Fernando mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan nota pembelaan pada Senin (28/6/2019) mendatang. 

 JPU Tuntut Anggota Bawaslu Inhu Lebih Berat

Pengadilan Negeri (PN) Rengat menggelar sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap enam orang terdakwa tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Inhu.

Enam orang terdakwa disidangkan atas dua perkara tindak pidana Pemilu, yakni tindak pidana penggelembungan suara dan tindak pidana politik uang.

Sidang yang digelar Jumat (28/6/2019) tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Darma Indo Damanik.

Halaman
12
Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved