Berita Riau

Komisi XI DPR RI Minta Harus Selektif Salurkan Bantuan untuk Petani Kelapa Sawit di Riau

Anggota Komisi XI DPR RI, Hafizs Tohir mengingatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit agar lebih selektif.

Komisi XI DPR RI Minta Harus Selektif Salurkan Bantuan untuk Petani Kelapa Sawit di Riau
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi XI DPR RI, Hafizs Tohir mengingatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit agar lebih selektif dalam menyalurkan bantuannya kepada petani perkebunan sawit di Riau.

Hafizs menegaskan, bahwa bantuan tersebut jangan sampai yang menerima adalah perkebunan milik perusahaan sawit.

"Kalau di sisi korporasi rasanya mereka tidak perlu lagi diberikan supporting dana atau pun sosialisasi," kata Hafizs saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, bersama rombongan, Jumat (28/6/2019).

Hafizs mengatakan, berdasarkan data yang pihaknya dapatkan, di Riau terdapat 30 hingga 40 persen petani sawit plasma.

Petani ini lah yang seharusnya mendapatkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah.

Baca: Sidang Utang Piutang yang Melibatkan Bupati Kuansing Ditunda Akibat Hal Ini

Baca: Pantau Aset Pemprov Bisa Lewat Ponsel

"Ada 30 sampai 40 persen petani plasma di setiap usaha besar, ini yang harus diawasi, apakah petani-petani plasma ini sudah ikut terbina dengan adanya BPDP kelapa sawit ini. Tapi kalau ternyata hanya korporasi saja yang dibina, makan ini sebuah tragedi bagi rakyat, karena sasaran utama BPDP Kelapa Sawit ini adalah petani swadaya. Data yang masuk ke kami, itu masih sedikit sekali BPDP kelapa sawit yang mereka bantuan replanting dari dana kompensasi sawit," bebernya.

Lebih lanjut Hafizs mengatakan, jika 30 persen petani plasma tersebut diberikan bantuan untuk replanting, maka ini akan memperkuat perekoniman daerah.

"Dari sekian juta hektare lahan sawit yang ada di Riau, ternyata 30 persen itu petani plasman, jadi kalau yang 30 persen ini saja kita lakukan pembinaan maka ini akan memperkuat penghasilan negara kita dari sisi ekspor sawit," ujarnya.

Sawit diolah untuk menutupi ceruk dalam pengadaan bensin dan solar.

Jadi BPDB kelapa sawit selain untuk melakukan pembinaan dan peremajaan sawit, juga untuk mengurangi defisit minyak dan gas di Indonesia.

BPDP kelapa sawit menargetkan pengumpulan dana Rp 7 triliun setiap tahunnya dari pungutan atas ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya.

BPDB Kepala Sawit sudah dibentuk sejak tiga tahun yang lalu, tepatnya pertengahan tahun 2015 lalu. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved