Siak

Baca Pledoi Setebal 62 Halaman, Penasihat Hukum Teten dan Suratno Bantah Tuntutan JPU

Kasus yang menjerat eks Kadishutbun Siak Teten Effendi dan Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi memasuki agenda pledoi.

Baca Pledoi Setebal 62 Halaman, Penasihat Hukum Teten dan Suratno Bantah Tuntutan JPU
TRIBUNPEKANBARU/MAYONAL PUTRA
Dua terdakwa dalam perkara dugaan pemalsuan SK Menhut nomor 17/Kpts.II/1998 tentang IPKH mendengarkan pembacaan nota pembelaan oleh PH, Selasa (2/7/2019) dalam sidang lanjutan di PN Siak. 

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Yusril Sabri SH MH, Penasihat Hukum (PH) terdakwa eks Kadishutbun Siak Teten Effendi dan Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi, membantah tuntutan JPU dalam nota pembelaannya (pledoi), Selasa (2/7/2019) di PN Siak.

PH kedua terdakwa, Yusril Sabri SH MH dan tim membacakan nota pembelaan setebal 62 halaman itu secara bergantian.

Dua minggu lalu, JPU menuntut kedua terdakwa 2,5 tahun penjara dengan alasan terbukti dan meyakinkan melakukan pemalsuan sebagaimana dakwaan terhadap pasal 263 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP.

Yusril Sabri dkk menyatakan dalam pledoinya, kedua terdakwa tidak terbukti menggunakan surat palsu, dan minta dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

PH terdakwa Yusril Sabri menanyakan dimana palsunya. Sebab, semua saksi yang diperlihatkan SK pelepasan kawasan di muka persidangan menyatakan tidak tahu palsunya di mana.

"Suratnya asli, tanda tangan asli kemudian dari empat lembar bukti yang diajukan semuanya saksi-saksi dan bahkan ahli mengatakan bahwa surat SK pelepasan kawasan hutan nomor 17 tanggal 6 Januari 1998 tidak satupun yang menyatakan palsu atau mengetahui palsu," tegas Yusril.

Kalau dari sisi tempus atau waktu kejadian Yusril menyebut JPU tidak nyambung. Sebab, JPU dalam tuntutannya berpijak kepada Putusan PK Nomor 198 tahun 2017.

"Bagaimana terdakwa tahu akan ada putusan pengadilan pada tahun 2017, padahal terdakwa dituntut melakukan peristiwa menggunakan surat palsu untuk menerbitkan izin lokasi (inlok) pada tahun 2006 dan izin usaha (IUP) perkebunan pada tahun 2009," kata dia lagi.

Justru menurutnya, seharusnya JPU berpedoman kepada putusan PK Nomor 158 tahun 2016 yaitu perkara perdata antara PT DSI dengan PT Karya Dayun yang relevan dengan perkara ini.

Sebab menyatakan PT. DSI sah sebagai pemegang izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 17 tanggal 6 Januari 1998.

Halaman
1234
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved