Berita Riau

Inspektorat Riau Benarkan Ada ASN Terlibat Korupsi Belum Dipecat, Ternyata Ini Penyebabnya

Sekalipun ASN tersebut sudah diputus inkrah, jika surat salinan keputusan dari pengadilan tidak ada, maka pihaknya tidak bisa menerbitkan SK pemecatan

Inspektorat Riau Benarkan Ada ASN Terlibat Korupsi Belum Dipecat, Ternyata Ini Penyebabnya
Grafis Tribun Pekanbaru
korupsi pns 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Evandes Fajri membenarkan masih adanya ASN di lingkungan Pemprov Riau yang terlibat kasus korupsi belum dipecat. Meski tidak secara gamlang menyebutkan berapa banyak ASN yang terlibat korupsi yang belum dipecat, namun pihaknya mengakui ada sejumlah kendala yang menyebabkan belum diberhentikannya ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Itu kasus lama, yang jadi permasalahan kenapa belum diberhentikan karena salinan keputusan belum di dapatkan oleh biro hukum dan BKD, jadi tidak bisa dibuatkan SK pemecatanya," kata Evandes, Rabu (3/7/2019).

Evandes menegask, Pemprov Riau esulitan untuk bisa memberhentikan ASN yang terlibat kasus korupsi jika tidak ada salinan keputusan.

Sekalipun ASN tersebut sudah diputus inkrah, jika surat salinan keputusan dari pengadilan tidak ada, maka pihaknya tidak bisa menerbitkan SK pemecatanya.

Baca: Dugaan KORUPSI Cetak Sawah di Desa Gambut Pelalawan Riau, Dua Tersangka Segera Jalani Persidangan

"Kalau tidak ada salinan keputusan tidak bisa kita berhentikan, karenan salinan putusan pengadilan itulah yang menjadi dasarnya untuk pemecatan. Kalau tidak ada itu (salinan putusan) menzalimi orang kita jadinya," ujarnya.

Pihaknya mengaku sejauh ini sudah melakukan upaya untuk meminta salinan putusan ke pengadilan, namun ada beberapa yang belum didapatkan.

Pihaknya juga sudah mengirimkan surat secara resmi ke pengadilan untuk meminta salinan keputusan, namun belum seluruh ASN yang diputuskan ingkrah didapatkan selinan keputusan ingkrahnya.

"Beberapa kali kami dan biro hukum berkoordinasi dan BKD kami bahas dalam rapat, ada data-data pegawai, sudah menjalani hukuman, tapi salinan keputusannya dicari tidak ada. Kita sudah biki surat ke pengadilan tapi belum mendapatkan balasan," katanya.

Baca: MANTAN Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar Kembali Terjerat Kasus Korupsi, Kali Ini Soal Lahan

Seperti diketahui, menteri dalam negeri Thahjo Kumolo memberikan teguran tertulis kepada 11 Gubernur dan 80 Bupati serta 12 walikota. Mendagri meminta agar dalam 14 hari segara melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) ASN yang terlibat kasus korupsi.

Dari 11 Gubernur yang mendapatkan teguran tertulis karena belum memecat ASNya yang terlibat kasus korupsi satu diantanya adalah Gubernur Riau. ( Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved