Berita Riau

VIDEO: Wabup Meranti Pertanyakan Perda RTRW 70 Persen Kabupaten Meranti Masuk Kawasan Hutan

"Mengenai RTRW Riau yang di dalamnya menyatakan 70% daerah Kabupaten Keperluan Meranti berada dalam kawasan itu, sebenarnyakan lahirnya Perda

TRIBUNPEKANBARU. COM - Wakil Bupati Kabupaten Kepulawan Meranti, Said Hasyim pertanyakan soal Perda RTRW Riau dimana 70% daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berada dalam kawasan hutan.

Oleh sebab itu Pemkab merasa bahwa daerah pesisir di Provinsi Riau seperti dianaktirikan jika dibandingkan dengan wilayah Riau Daratan.

"Mengenai RTRW Riau yang di dalamnya menyatakan 70% daerah Kabupaten Keperluan Meranti berada dalam kawasan itu, sebenarnyakan lahirnya Perda yang lalu," kata Gubernur Riau, Syamsuar di Pekanbaru, Rabu (4/7/2019).

Menurut Syamsuar, terkait masalah itu saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemprov Riau dalam hal ini hanya bisa mengusulkan revisi ke pusat, sesuai dengan jangka waktu kapan Perda tersebut boleh dilakukan revisi.

Artinya tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.

Baca: Mulai Kumpulkan Koper Besar Jemaah, 8 Agustus Nanti JCH Meranti Menuju Pekanbaru

Baca: Penampakan Lelaki Tua yang Mengais Tong Sampah Mencari Makan, Ternyata Pernah Menolak Diberi Uang

Baca: Dipakai untuk Cek IMEI HP, Ternyata Website Resmi Milik Kemenperin RI Statusnya Tak Aman, Kok Bisa?

Syamsuar menuturkan, memang untuk saat ini, jika Pemkab Meranti ingin melakukan kegiatan pembangunan harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), melalui izin pinjam pakai.

"Kalau memang izin pinjam pakai itu dibolehkan pusat sebenarnya tak ada masalah terhadap rencana membangun Pemda di daerah itu. Yang penting memang harus diurus," sebutnya.

Pemerintah Kebupaten Kepulauan Meranti sebelumnya melayangkan mengkritik soal kebijakan kawasan tata ruang yang sudah dituangkan dalam RTRW Provinsi Riau.

Menurutnya, apa yang tertuang dalam Perda RTRW Riau itu sebuah bentuk diskrimasi keadilan, sehingga membuat daerahnya tak bisa berkembang dari sisi pembangunan.

"Kami melihat sangat jelas sekali seperti ada ketimpangan keadilan antara daerah pesisir dan daerah daratan di Riau. Ketimpangan ini begitu terasa," ungkap Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Said HHasyi.

Dia merinci, diantara ketimpangan yang begitu terasa yakni soal keminsinan dan pembangunan infrastruktur di Meranti. Kondisi ini diakuainya sudah sejak lama, namun hingga kini belum ada realisasi penyelesaiannya.

Said Hasyim menyontohkan, dalam RTRW Riau 70% wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam kawasan hutan. Sehingga pemerintah kabupaten kebingungan untuk menyusun rencana pembangunan.

"Bagaimana kami bisa membangun kalau 70% daerah di Meranti itu kawasan hutan. Sementara masalah infrastruktur, kemiskinan masih menjadi masalah utama di sana," katanya. (Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved